Dirjen Bina Pemdes Tekankan Pentingnya Komitmen Pembangunan Desa

Yogyakarta: Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya komitmen dari semua pihak untuk meningkatkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Pembangunan bukan saja dari segi infrastruktur tapi juga dari segi kualitas sumber daya di desa.  Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa Mohammad Noval menyampaikan hal itu saat mewakili Dirjen Bina Pemdes Eko Prasetyanto Purnomo Putro dalam penutupan Pelatihan Paningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa, di Yogyakarta, Sabtu, 26 September 2023.  Noval menegaskan, pelatihan ini merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Program itu merupakan kerja sama antara Pemerintah RI dan Bank Dunia (World Bank). "Pada dasarnya Sumber Daya dengan SDM yang unggul akan dapat mengelola keterbatasan SDA untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan roda perekonomian di desa," katanya saat membacakan sambutan tertulis Dirjen Bina Pemdes. Ia menjelaskan, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan memajukan perekonomian masyarakat desa serta mewujudkan demokratisasi di desa.  Hal ini sejalan dengan Nawacita Ketiga Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari  pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Sebagai komitmen kepada desa, pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebagai dana transfer  pemerintah yang menjadi salah satu sumber pendanaan di Desa. Total Dana Desa dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp468,9 triliun.  Baca: Kemendagri: Pelatihan Kapasitas Diharapkan Meningkatkan Kemampuan Aparatur Desa Terjadi kenaikan transfer Dana Desa dari tahun ke tahun, tercatat sejak tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp20,67 triliun dan tahun 2022 Dana Desa dialokasikan sebesar Rp68 triliun atau meningkat lebih dari 3 kali lipat dibandingkan tahun 2015.  Dana Desa per Desa meningkat 3 kali lipat  dari Rp280,3 juta per desa tahun 2015 menjadi Rp907,1 juta per desa ditahun 2022.  "Perhatian besar pemerintah terhadap desa ini diharapkan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa serta mempersempit ketimpangan antara desa dengan kota," paparnya. Ia menambahkan, melalui pelatihan itu diharapkan dapat meningkatkan kemampuan knowledge dan skill aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa. Program dinilai penting sebab posisi saat ini desa atau Pemerintah Desa tidak hanya mengelola sebuah komunitas tetapi desa saat ini merupakan bagian dari sistem pemerintahan dalam NKRI.