Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak menindaklanjuti laporan terkait dugaan rasuah dalam kejadian demurrage beras, beberapa waktu lalu. Kerugian negara yang tidak sedikit diminta jadi pemacu Lembaga Antirasuah bergerak cepat.
“Mendesak Ketua KPK RI untuk menindaklanjuti laporan,” kata Koordinator Studi Demokrasi Indonesia (SDR) Fauzan di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 4 Juli 2024.
KPK didesak memanggil sejumlah pejabat yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas kejadian demurrage beras itu. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi diminta dipanggil untuk diklarifikasi.
Mereka juga menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun gunung atas kejadian tersebut. Kepala Negara disarankan mengaudit pengadaan beras di Indonesia.
“Mendesak Presiden Jokowi untuk memerintahkan BPKP melakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan beras,” ujar Fauzan.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK usai adanya kejadian demurrage impor beras beberapa waktu lalu. Pengadu juga memasukkan dugaan penggelembungan harga impor 2,2 juta ton beras dalam laporannya.
“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juli 2024.
Hari menjelaskan dugaan penggelembungan harga yang diadukan diyakini merugikan negara Rp2,7 triliun. Sementara itu, demurrage diyakini membuat negara merugi Rp294,5 miliar.
KPK diharap menindaklanjuti laporan itu. Sejumlah pihak terkait diharap diklarifikasi lebih lanjut. (Can)
Jakarta:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak menindaklanjuti laporan terkait dugaan rasuah dalam kejadian demurrage
beras, beberapa waktu lalu. Kerugian negara yang tidak sedikit diminta jadi pemacu Lembaga Antirasuah bergerak cepat.
“Mendesak Ketua KPK RI untuk menindaklanjuti laporan,” kata Koordinator Studi Demokrasi Indonesia (SDR) Fauzan di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 4 Juli 2024.
KPK didesak memanggil sejumlah pejabat yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas kejadian demurrage beras itu. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala
Bulog Bayu Krisnamurthi diminta dipanggil untuk diklarifikasi.
Mereka juga menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun gunung atas kejadian tersebut. Kepala Negara disarankan mengaudit pengadaan beras di Indonesia.
“Mendesak Presiden Jokowi untuk memerintahkan BPKP melakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan beras,” ujar Fauzan.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK usai adanya kejadian demurrage impor beras beberapa waktu lalu. Pengadu juga memasukkan dugaan penggelembungan harga impor 2,2 juta ton beras dalam laporannya.
“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juli 2024.
Hari menjelaskan dugaan penggelembungan harga yang diadukan diyakini merugikan negara Rp2,7 triliun. Sementara itu, demurrage diyakini membuat negara merugi Rp294,5 miliar.
KPK diharap menindaklanjuti laporan itu. Sejumlah pihak terkait diharap diklarifikasi lebih lanjut. (Can)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
