Negara Menjamin Tidak Ada Warga Negara yang Kelaparan

Jakarta: Pemerintah memastikan tidak ada warga negara yang dibiarkan kelaparan di tengah pandemi covid-19. Jajaran TNI-Polri telah diminta mendata daerah marginal dan memastikan ketersediaan beras mencukupi. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi, mengatakan pemerintah ingin melakukan penyaluran bantuan sosial, vaksin, dan obat ke tingkat terkecil. Khususnya untuk masyarakat yang berada di kawasan pinggiran. "Rakyat Indonesia tidak ada yang akan dibiarkan sampai tidak bisa makan," ujar Dedy dalam konferensi pers secara virtual, Minggu, 11 Juli 2021. Dedy mengatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini akan menyalurkan bansos beras sebesar 10 kilogram beras per penerima manfaat. Distribusi akan dilakukan melalui Bulog yang tersebar di sejumlah daerah. Risma, kata Dedy, yang memimpin langsung proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal itu dilakukan untuk memperoleh data penerima manfaat secara akurat. Baca: Penyaluran Bansos PPKM Darurat di Jakarta Tergantung Pemerintah Pusat Pasalnya, setiap waktu data dapat berubah-ubah. Karena adanya warga yang berpindah alamat, meninggal, hingga kesejahteraanya yang telah berubah. "Mensos memastikan proses pemutakhiran data berjalan secara transparan dan partisipatif serta dilakukan dengan dukungan teknologi digital, sehingga selain lebih akurat juga diharapkan semakin cepat," kata dia. Dalam melakukan pemuktahiran data, Risma melibatkan Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).