Penyaluran Bansos PPKM Darurat di Jakarta Tergantung Pemerintah Pusat

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum mengetahui waktu pemberian bantuan sosial tunai saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Hal itu tergantung pada kebijakan pemerintah pusat. "Kita menunggu kebijakan pemerintah pusat," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Minggu, 11 Juli 2021. Riza mengatakan pihaknya hanya siap mendukung kebijakan itu. Dia berharap warga Ibu Kota terbantu dengan uang yang diberikan pemerintah untuk bertahan selama PPKM darurat. Baca: KPK Pelototi Program Bansos PPKM Darurat Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah memperpanjang pemberian BST kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk periode Juli-Agustus 2021. Sebelumnya, pemerintah telah memberikan BST untuk periode Januari-April 2021. "Bantuan Rp300 ribu per KPM per bulan untuk perpanjangan dua bulan ini kita harapkan akan dibayarkan pada bulan Juli dan nanti Agustus targetnya 10 juta KPM di 34 provinsi. Perpanjangan di dua bulan ini akan membutuhkan anggaran Rp6,1 triliun," kata dia dalam konferensi pers virtual, Jumat, 2 Juli 2021.