Laporan Penyalahgunaan SKTM Semakin Banyak

Rhobi Shani 06 Juli 2018 17:07 WIB
PPDB 2018
Laporan Penyalahgunaan SKTM Semakin Banyak
Masyarakat menyikapi adanya kecurangan dalam proses PPDB 2015, ANT/Agus Bebeng
Kudus: Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah menerima 12 laporan dari masyarakat berkait penerimaan peserta didik baru (PPDB). Terutama keluhan penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada saat pendaftaran PPDB.

Staf Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, Bellinda Wasistiyana Dewanty menyampaikan, laporan tersebut dihimpun sejak 1 sampai 5 Juli 2018.  Laporan yang disampaikan masyarakat beragam, di antaranya laporan tentang penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang digunakan tidak sesuai peruntukannya pada administrasi pendaftaran sekolah.

Bellinda menegaskan, agar SKTM digunakan oleh mereka yang membutuhkan. Bukan malah disalahgunakan oleh orang yang sejatinya mampu secara ekonomi.  “Kalau berkait masalah zonasi belum ada (laporan). Di Kudus sendiri juga tidak ada laporan, tahun kemarin juga tidak ada laporan,” ungkap Bellinda, Jumat, 6 Juli 2018.


Laporan penyalahgunaan SKTM sebelumnya juga ramai jadi perbincangan warganet.  Pasalnya dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPD disebutkan bahwa kuota siswa dari keluarga miskin ditetapkan minimal sebanyak 20 persen.  Akun Instagram @billlaaaaff misalnya mengeluhkan dirinya yang tidak bisa masuk sekolah yang diinginkan karena terbentur zonasi.

Sementara temannya yang menggunakan SKTM dapat langsung diterima. "Padahal mereka yang punya SKTM belum tentu tidak mampu, dan temen saya yang punya SKTM malah hidupnya lebih enak dibanding saya. Saya tidak mengerti Pak, saya bimbingan belajar ke sana-sini, malah hasilnya kesaing sama keluarga miskin palsu," tandasnya.

Selain penyalahgunaan SKTM, Bellinda juga mengungkap adanya laporan tentang pihak sekolah yang mewajibkan agar wali murid membeli seragam di sekolah.

“Berkaitan dengan seragam sekolah, orangtua (harusnya) diberi kebebasan untuk beli seragam di sekolah atau di luar, tidak ada paksaan,” ujar Bellinda.

Baca: Orangtua Memprotes Aturan Gakin dalam PPDB

Setalah menerima laporan itu, Bellinda melanjutkan, Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah,  meminta agar sekolah tidak memaksa wali murid agar membeli seragam yang telah disediakan oleh sekolah.

Sekretaris Disdikpora Kudus Kasmudi menerangkan, sistem zonasi bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan. Sejaun ini belum ada keluhan masyarakat terkait penerapan sistem tersebut.
“Agar kualitas pendidikan bisa merata. Anak yang kurang pintar, bisa bertemu dengan yang pintar. Sampai saat ini belum ada keluhan (zonasi),” pungkas Kasmudi.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id