Bandung: Proyek Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung kembali menjadi sorotan. DPRD Kota Bandung meminta pemerintah pusat dan daerah melakukan evaluasi bersama agar pembangunan transportasi massal tersebut tidak sekadar mengejar target, tetapi juga menjamin kualitas dan manfaat bagi masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung dari Fraksi Partai NasDem, Uung Tanuwidjaja mengatakan, bahwa proyek BRT merupakan bagian dari program strategis nasional sehingga harus dikerjakan dengan standar tinggi. Ia mengingatkan agar kualitas pembangunan sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan.
"Jangan sampai ada pembangunan fisik, tapi hasilnya tidak maksimal. Anggarannya bintang lima, hasilnya juga harus bintang lima," ujar Uung di Bandung, Sabtu, 11 April 2026.
DPRD mendorong Pemerintah Kota Bandung dan Kementerian Perhubungan segera duduk bersama untuk membahas berbagai persoalan di lapangan. Hal ini menyusul keputusan Wali Kota Bandung yang sebelumnya membekukan sementara izin pembangunan proyek BRT setelah ditemukan sejumlah catatan terkait kualitas pengerjaan.
Uung menilai, sejak awal proyek ini harus mendapatkan pengawasan ketat agar tidak mengulang persoalan pada proyek infrastruktur sebelumnya, seperti keterlambatan pembangunan flyover Nurtanio.
Selain aspek fisik, DPRD juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, masih banyak warga yang belum memahami tujuan dan manfaat BRT sebagai transportasi massal modern di Kota Bandung.
“Sosialisasi harus terus dilakukan sampai BRT ini benar-benar diluncurkan,” katanya.
Ia juga mengingatkan potensi dampak terhadap lalu lintas dan kondisi sosial masyarakat, khususnya di ruas Jalan Sudirman yang akan dilalui jalur BRT. Dengan kondisi jalan yang relatif sempit dan adanya penataan trotoar, kehadiran jalur khusus BRT dikhawatirkan memicu kemacetan.
Baca Juga :
Di Ambang Batas, Belanja Pegawai Bandung Picu Kekhawatiran DPRD
Selain itu, aktivitas pasar tumpah di kawasan Andir dan Ciroyom juga menjadi perhatian. Pasalnya, operasional BRT direncanakan dimulai sejak pagi hari, beririsan dengan aktivitas perdagangan warga.
“Dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial. Karena itu perlu antisipasi dan penataan yang matang,” jelasnya.
Bandung: Proyek Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung kembali menjadi sorotan.
DPRD Kota Bandung meminta pemerintah pusat dan daerah melakukan evaluasi bersama agar pembangunan transportasi massal tersebut tidak sekadar mengejar target, tetapi juga menjamin kualitas dan manfaat bagi masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung dari Fraksi Partai NasDem, Uung Tanuwidjaja mengatakan, bahwa
proyek BRT merupakan bagian dari program strategis nasional sehingga harus dikerjakan dengan standar tinggi. Ia mengingatkan agar kualitas pembangunan sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan.
"Jangan sampai ada pembangunan fisik, tapi hasilnya tidak maksimal. Anggarannya bintang lima, hasilnya juga harus bintang lima," ujar Uung di Bandung, Sabtu, 11 April 2026.
DPRD mendorong Pemerintah Kota Bandung dan Kementerian Perhubungan segera duduk bersama untuk membahas berbagai persoalan di lapangan. Hal ini menyusul keputusan Wali Kota Bandung yang sebelumnya membekukan sementara izin pembangunan proyek BRT setelah ditemukan sejumlah catatan terkait kualitas pengerjaan.
Uung menilai, sejak awal proyek ini harus mendapatkan pengawasan ketat agar tidak mengulang persoalan pada proyek infrastruktur sebelumnya, seperti keterlambatan pembangunan flyover Nurtanio.
Selain aspek fisik, DPRD juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, masih banyak warga yang belum memahami tujuan dan manfaat BRT sebagai transportasi massal modern di Kota Bandung.
“Sosialisasi harus terus dilakukan sampai BRT ini benar-benar diluncurkan,” katanya.
Ia juga mengingatkan potensi dampak terhadap lalu lintas dan kondisi sosial masyarakat, khususnya di ruas Jalan Sudirman yang akan dilalui jalur BRT. Dengan kondisi jalan yang relatif sempit dan adanya penataan trotoar, kehadiran jalur khusus BRT dikhawatirkan memicu kemacetan.
Selain itu, aktivitas pasar tumpah di kawasan Andir dan Ciroyom juga menjadi perhatian. Pasalnya, operasional BRT direncanakan dimulai sejak pagi hari, beririsan dengan aktivitas perdagangan warga.
“Dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial. Karena itu perlu antisipasi dan penataan yang matang,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(RUL)
