Bandung: Lonjakan belanja pegawai yang nyaris menyentuh batas 30 persen memicu kekhawatiran DPRD Kota Bandung. Pemerintah kota diminta segera merancang strategi agar kebutuhan layanan publik tetap terpenuhi tanpa membebani anggaran.
Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi mengatakan, saat ini belanja pegawai berada di angka 29 persen dari total anggaran. Angka tersebut hanya terpaut tipis dari batas maksimal 30 persen, sehingga ruang fiskal untuk penambahan pegawai menjadi terbatas.
"Memang secara aturan masih aman, tapi ruangnya sangat sempit. Sementara di lapangan masih ada kebutuhan pegawai yang belum terpenuhi," ujar Asep di Bandung, Kami, 9 April 2026.
Asep mencontohkan sektor pendidikan yang masih kekurangan tenaga guru. Selain itu, beberapa instansi pemerintah daerah juga dilaporkan mengalami keterbatasan sumber daya manusia.
Menurut Asep, kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bandung untuk tetap memenuhi kebutuhan layanan publik tanpa melanggar ketentuan anggaran.
"Ini perlu solusi bersama. Kebutuhan pelayanan harus tetap berjalan, tapi aturan juga tidak boleh dilanggar," kata Asep.
DPRD pun meminta agar pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan secara selektif dan berbasis prioritas, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. DPRD juga mendorong Pemkot Bandung untuk memperkuat sumber pendapatan daerah. Salah satu yang dinilai paling potensial adalah sektor pariwisata.
Baca Juga :
Dua Satwa Dilindungi Mati, DPRD Desak Pembenahan Total Bandung Zoo
Asep menilai, tingginya mobilitas wisatawan ke Kota Bandung dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), tanpa harus menambah beban masyarakat.
"Perputaran ekonomi dari wisatawan ini yang harus dimaksimalkan. Dampaknya luas, mulai dari hotel, restoran, hingga UMKM," jelas Asep.
Asep berharap, optimalisasi sektor pariwisata dapat menjadi penopang fiskal daerah, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan.
"Jadi, bukan menambah beban masyarakat, tapi memaksimalkan potensi yang sudah ada," tandas Asep.
Bandung: Lonjakan
belanja pegawai yang nyaris menyentuh batas 30 persen memicu kekhawatiran DPRD Kota Bandung. Pemerintah kota diminta segera merancang strategi agar kebutuhan layanan publik tetap terpenuhi tanpa membebani anggaran.
Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi mengatakan, saat ini belanja pegawai berada di angka 29 persen dari total anggaran. Angka tersebut hanya terpaut tipis dari batas maksimal 30 persen, sehingga ruang fiskal untuk penambahan pegawai menjadi terbatas.
"Memang secara aturan masih aman, tapi ruangnya sangat sempit. Sementara di lapangan masih ada kebutuhan pegawai yang belum terpenuhi," ujar Asep di Bandung, Kami, 9 April 2026.
Asep mencontohkan sektor pendidikan yang masih kekurangan tenaga guru. Selain itu, beberapa instansi pemerintah daerah juga dilaporkan mengalami keterbatasan sumber daya manusia.
Menurut Asep, kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bandung untuk tetap memenuhi kebutuhan layanan publik tanpa melanggar ketentuan anggaran.
"Ini perlu solusi bersama. Kebutuhan pelayanan harus tetap berjalan, tapi aturan juga tidak boleh dilanggar," kata Asep.
DPRD pun meminta agar pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan secara selektif dan berbasis prioritas, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. DPRD juga mendorong Pemkot Bandung untuk memperkuat sumber pendapatan daerah. Salah satu yang dinilai paling potensial adalah sektor pariwisata.
Asep menilai, tingginya mobilitas wisatawan ke Kota Bandung dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), tanpa harus menambah beban masyarakat.
"Perputaran ekonomi dari wisatawan ini yang harus dimaksimalkan. Dampaknya luas, mulai dari hotel, restoran, hingga UMKM," jelas Asep.
Asep berharap, optimalisasi sektor pariwisata dapat menjadi penopang fiskal daerah, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan.
"Jadi, bukan menambah beban masyarakat, tapi memaksimalkan potensi yang sudah ada," tandas Asep.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(RUL)
