Pijar Foundation Luncurkan IPPA, Dukung Kebijakan Pemerintah Berbasis Data

Jakarta: Pijar Foundation meluncurkan Indonesia Precision Policy Alliance (IPPA) di kantor pusat Pijar Foundation, Kuningan, Jakarta Selatan, 5 Maret 2026. Peluncuran dihadiri para founding member IPPA yang terdiri dari staf khusus menteri, anggota dewan, serta pejabat Eselon I kementerian/lembaga di Kabinet Merah Putih.  IPPA dibentuk berangkat dari realitas bahwa Indonesia Emas 2045 tinggal 19 tahun lagi, sementara kompleksitas tantangan pembangunan terus meningkat. Dalam konteks ini, kebijakan tidak bisa lagi bergantung pada pendekatan coba-coba. Pemerintah membutuhkan SDM kebijakan yang kuat, dataset yang dapat diandalkan, serta dukungan delivery unit yang solid agar intervensi publik lebih tepat sasaran dan berdampak. “Pijar Foundation sebagai rumah kolaborasi ada untuk mengawal visi Indonesia 2045 yang tinggal 19 tahun lagi. Berbagai inisiatif yang kami dorong selama ini, menuju ke arah tersebut," kata CEO & Eksekutif Direktur Pijar Foundation, Cazadira Fediva Tamzil.  Ia menambahkan Pijar Foundation melalui IPPA menjalankan tiga langkah untuk mendorong implementasi precision policy secara sistematis di pemerintahan Indonesia. Pertama, penguatan kapasitas melalui pelatihan komprehensif untuk membekali pembuat kebijakan dengan kemampuan analitik data, evaluasi kebijakan, penilaian dampak, serta pengambilan keputusan berbasis bukti. Kedua, akses ke dataset siap pakai dari berbagai sumber yang terverifikasi. Akses dataset ini tidak menggantikan inisiatif Satu Data yang dimiliki pemerintah, melainkan menambah, melengkapi dan memperkaya pustaka data yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan di instansi pemerintah.   Ketiga, dukungan technical assistance berupa tenaga profesional, untuk mengakselerasi inisiatif strategis kementerian maupun lintas kementerian, bekerja bersama ASN agar proses kebijakan tetap berbasis bukti sepanjang siklus kebijakan. Sebagai salah satu tokoh yang terlibat sejak awal pembentukan IPPA, Ferro Ferizka, Staf Khusus Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mengatakan, Presiden Prabowo memiliki banyak program yang luar biasa untuk kemajuan Indonesia. "Visi beliau wajib didukung dengan pola kerja yang efektif dan efisien. Hal itu hanya dapat terjadi bila kita didukung SDM yang mumpuni dan juga dataset yang siap pakai dan handal," ujarnya.  “Dalam kapasitas saya sebagai Staf Khusus, ternyata saya mendapati banyak staf khusus dan rekan-rekan lain yang sepakat dengan hal ini, dan mengalami tantangan yang sama. Lalu kami berkumpul dan didukung oleh Pijar Foundation, lahirlah inisiatif IPPA,” tambahnya. IPPA didirikan bersama sejumlah founding members lintas instansi, antara lain: Pandu Kartika (Staf Khusus Menteri PAN-RB), Rama Notowidigdo (Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas), Pradana Indraputra (Staf Khusus Menteri ESDM), Rachmat Kaimuddin (Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur), Imam Machdi (Sekretaris Kemenko PMK), Alfreno K (Staf Khusus Menteri Komdigi), Tiar Karbala (Staf Khusus Presiden), dan Noor Sona Maesana Mushonnif (Staf Khusus Menteri Kementerian Investasi). Dari sisi institusi pemerintah yang diharapkan mendapatkan manfaat langsung dari IPPA, Dr. Muhammad Taufiq, DEA, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), mengamini urgensi pendekatan ini. “Selama ini LAN membina puluhan ribu analis kebijakan dan terus mendorong inovasi kebijakan. Problem statement dan solusi yang ditawarkan IPPA ini saya lihat sebagai jawaban yang menyelesaikan yang dialami banyak sekali kementerian dan lembaga. Karena itu, kolaborasi seperti IPPA menjadi sangat penting untuk memperkuat kualitas kebijakan dan inovasi sektor publik,” ujar Muhammad Taufiq.