Rapat antara Komisi I DPR dan Dewas TVRI. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah
Rapat antara Komisi I DPR dan Dewas TVRI. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah

Dewas TVRI Sorot Kontrak Siar Liga Inggris

Nasional tvri
Whisnu Mardiansyah • 21 Januari 2020 17:33
Jakarta: Dewan Pengawas (Dewas) TVRI menyoroti kinerja eks Direktur Utama TVRI Helmy Yahya. Salah satunya soal hak siar Liga Inggris.
 
"Kami confirm, tidak ada surat permintaan resmi kepada dewas mengenai program multiyear, bagaimana cara membayarnya, apakah ini sebuah kelalaian ketidakcakapan atau kesengajaan," kata anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Pamungkas Trishadiatmoko di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari 2020.
 
Pamungkas mengungkapkan saat itu dewas meminta dokumen kontrak hak siar Liga Inggris kepada direksi. Namun, permintaan tak kunjung dipenuhi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dewas tanggal 9 Juli 2019 meminta penjelasan terkait penayangan Liga Inggris mengenai hak siar, mengenai biaya, sumber anggaran, pola kerja sama, perjanjian, dan lain-lain," beber dia.
 
Direksi TVRI akhirnya memenuhi permintaan dewas pada 17 Juli 2019. Namun, direksi hanya memberikan penjelasan tanpa menyerahkan dokumen secara keseluruhan.
 
"Tanpa seluruh hal-hal terkait yang kita mintakan," kata dia.
 
Dewas mendapat informasi tagihan invoice dari Global Media Visual (GMV) untuk hak siar Liga Inggris dengan pajak Rp27 miliarpada 31 Oktober 2019. Pembayaran jatuh tempo pada 15 November 2019.
 
"Data yang kami peroleh 31 Desember kami sudah melakukan cek dalam rencana kegiatan anggaran tahunan (RKAT) yang disepakati dan disahkan dewas pada 2019. Dan tidak terdapat anggaran pembayaran," papar dia.
 
Pamungkas menyebut pada RKAT tahun 2020 juga tidak ada anggaran rencana pembayaran hak siar. Dewas menemukan kewajiban utang Liga Inggris Rp27 miliar dari 2019 yang akan di-carry over pada 2020. Ditambah, tagihan USD1,5 juta atau setara Rp21 miliar di luar pajak sebanyak dua kali.
 
"Sehingga terdapat kewajiban yang harus bayar ini belum gagal bayar ya. Karena tidak ada di RKAT, kemungkinan tidak bisa dibayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), karena PNBP tak bisa bayar hutang Rp69 miliar, belum termasuk pajak, belum termasuk biaya-biaya lain," kata dia.
 
Pamungkas menyebut kontrak hak siar Liga Inggris yang tinggi membuat utang TVRI membengkak. Masalah ini yang harus segera dijelaskan dan diklarifikasi direksi.
 
"Maka ini diambilkan dana dari program dan berita. Akibatnya, adalah tidak terselenggaranya acara secara maksimal. Karena sampai Juli dana sudah habis," kata dia.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif