Bawaslu Diminta Tangani Kampanye Kotor hingga Kasus Korupsi BTS Dinilai Bermuatan Politik

Jakarta: Pemberitaan mengenai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diminta segera menangani kampanye kotor menjadi yang paling populer di Kanal Nasional Medcom.id pada Minggu, 2 Juli 2023. Selain itu ada pemberitaan mengenai kasus korupsi BTS yang dinilai bermuatan politis. Berikut tiga berita terpopuler di kanal Nasional Medcom.id: Bawaslu Diminta Gerak Cepat Tangani Kampanye Kotor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta bergerak cepat menangani kampanye kotor. Ini penting agar demokrasi Indonesia semakin sehat dan bersih.   "Bawaslu jangan diam saja," kata mantan Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk "Main 'Presiden-presidenan' ala Ganjar" Minggu, 2 Juli 2023.   Rizal mengatakan kebanyakan politikus hanya menjual slogan dan gimik. Mereka berharap teknik itu mampu menarik sorotan media. Selengkapnya baca di sini 36,3% Responden Menilai Kasus Korupsi BTS Bermuatan Politik Survei Indikator Politik Indonesia merekam pendapat publik soal kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo yang menjerat Johnny G Plate. Sebagian publik menilai bahwa kasus tersebut bermuatan politik.   "Sebanyak 36,3 persen responden menilai isu korupsi BTS yang melibatkan eks Menkominfo Johny G Plate lebih bermuatan politik," kata peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei bertajuk 'Evaluasi Publik Atas Kinerja Lembaga-lembaga Penegak Hukum dan Perpajakan', Minggu, 2 Juli 2023.   Sementara itu, responden yang menyebut kasus itu murni penegakan hukum mencapai 50,4 persen. Lalu, 13,3 persen lainnya tidak menjawab atau tidak tahu. Selengkapnya baca di sini MRT Tetap Buka Peluang Kerja Sama dengan OVO, Gopay, DANA, LinkAja Kerja sama PT MRT dengan GoPay, Ovo, Dana, dan LinkAja resmi berakhir kemarin. Namun, MRT disebut tetap membuka pembahasan kerja sama dengan keempat platform dompet digital tersebut.   "Pada prinsipnya MRT Jakarta tetap membuka opsi kelanjutan kerja sama sepanjang sesuai dengan ketentuan yang selama ini telah berjalan dengan kerja sama sebelumnya," kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo  melalui keterangan tertulis yang dikutip Minggu, 2 Juli 2023.   Syafrin menilai keterbukaan pembahasan kerja sama itu demi kepentingan masyarakat. Penumpang akan dimudahkan dengan banyaknya opsi pembayaran saat menggunakan MRT. Selengkapnya baca di sini