36,3% Responden Menilai Kasus Korupsi BTS Bermuatan Politik

Jakarta: Survei Indikator Politik Indonesia merekam pendapat publik soal kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo yang menjerat Johnny G Plate. Sebagian publik menilai bahwa kasus tersebut bermuatan politik. "Sebanyak 36,3 persen responden menilai isu korupsi BTS yang melibatkan eks Menkominfo Johny G Plate lebih bermuatan politik," kata peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei bertajuk 'Evaluasi Publik Atas Kinerja Lembaga-lembaga Penegak Hukum dan Perpajakan', Minggu, 2 Juli 2023. Sementara itu, responden yang menyebut kasus itu murni penegakan hukum mencapai 50,4 persen. Lalu, 13,3 persen lainnya tidak menjawab atau tidak tahu. Burhanuddin menilai meskipun selisih persentasenya tipis, ini menandakan masih ada publik yang berpendapat lain. Khususnya, terkait kinerja Kejaksaan Agung selaku aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut.   "Selisihnya ini enggak banyak loh ya, jadi ini catatan bagi aparat Kejaksaan Agung bahwa masih banyak warga yang menilai isu ini kental aroma politik," ucap Burhanuddin. Indikator Politik Indonesia juga meminta pendapat responden soal kewenangan Kejaksaan Agung. Terutama, pantas atau tidaknya Kejaksaan Agung hanya menangani perkara korupsi. Sebanyak 66,4 persen responden menilai Korps Adhyaksa memiliki kewenangan menyelidiki, menyidiki (mengusut), dan menuntut tindak pidana korupsi. Kemudian, 17,7 persen menilai kejaksaan hanya memiliki kewenangan menuntut tindak pidana korupsi. Lalu, 15,9 persen responden tidak menjawab. Survei Indikator Politik tersebut dilakukan pada 20-24 Juni 2023. Total responden mencapai 1.220 orang yang dipilih melalui metode multistage random sampling. Metode survei menggunakan wawancara tatap muka dengan pewawancara. Margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.