Jarang Beritakan Kasus HAM, Wartawan Butuh Pelatihan Khusus

Jakarta: Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun menyebut wartawan jarang memberitakan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Keterbatasan data dan informasi yang dimiliki wartawan terkait topik tersebut menjadi beberapa penyebab utama. "Jarang sekali memberitakan penyiksaan. Karena kurangnya informasi dan dukungan data. Bisa-bisa saat diberitakan, malah melanggar kode etik," ujar Hendry dalam diskusi virtual, Selasa, 26 Januari 2021. Ia mencontohkan salah satu wartawan sempat memberitakan kasus dugaan pelanggaran HAM di Jakarta Selatan. Namun produk jurnalistik tersebut melanggar kode etik lantaran belum dapat dipastikan kebenarannya. "Ketika diberitakan jadi masalah karena data itu didapat dari pihak kedua, ini saya kira hal-hal yang membuat pers trauma," tutur Hendry. Baca: Timsus HAM Kejagung Diharapkan Tak Sekadar Gimik Permasalahan ini dapat diatasi melalui pelatihan yang fokus terhadap seluk-beluk HAM. Sehingga wartawan dapat menjalankan fungsi kontrolnya terhadap persoalan HAM dengan kemampuan yang mumpuni.   "Perlu adanya pelatihan (prespektif HAM) atau katakanlah diseminasi untuk memberi umpan ketertarikan kepada wartawan untuk jadi bahan berita," jelasnya. Ia menyebut pelanggaran HAM kerap dilakukan pihak yang memiliki kekuasaan. Tidak jarang hal itu diterapkan penegak hukum untuk memperoleh informasi yang sukar didapat dari mulut pelaku kejahatan.   "Kita tahu bahwa penyiksaan tidak efektif untuk mendapatkan informasi. Penyiksaan sendiri menimbulkan stres, ketakutan, sakit secara fisik, secara alamiah dapat mengurangi daya ingat. Meski pun demikian, (penyiksaan) masih terjadi," ungkap Hendry.