Legislator Sebut Pembelian Alutsista TNI Selalu Diwarnai Mark Up

Jakarta: Anggota Komisi I DPR M Farhan mengungkapkan pengelembungan (mark up) pada setiap kontrak pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista). Praktik itu terjadi dari produsen hingga agen di dalam negeri. "(Markup) sulit diberantas, karena itu praktik internasional," ujar Farhan dalam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk 'Mengungkap Sebab Malapetaka KRI Nanggala', Minggu, 25 April 2021. Baca: Dugaan Tenggelamnya KRI Nanggala-402, Mulai Torpedo Hingga Alutsista Non-original Farhan mencontohkan salah satu skema. Misalnya, Indonesia tertarik membeli jet tempur, namun transaksi pembelian tak bisa dilakukan secara sederhana. Produsen pesawat seperti Lockheed Martin, terlebih dahulu menunjuk agen pengadaan yang berada di lingkup regional, misalnya di Singapura untuk memproses transaksi. Proses itu terus berlanjut hingga tingkat lokal di Indonesia. "Misal dari Amerika Serikat mungkin ada dua agen. Kemudian masuk Singapura ada 2 agen, masuk ke Indonesia dipecah 4 perusahaan, bagian lokal. Itu mark up dari kantor Lockheed sampai di Bandara Halim Perdanakusuma 40-60 persen," ungkap Farhan. Politikus Partai NasDem ini menilai proses pengadaan barang menggunakan pihak ketiga ini hal lumrah. Sistem ini sudah diterapkan sejak jaman kolonial Belanda. "Dulu Kerajaan Mataram kalau beli bedil (senjata) itu harus ke VOC, enggak boleh ke pemerintah Belanda," ujar Farhan. Farhan menuturkan pengadaan melalui pihak ketiga seperti itu, secara normatif memberikan insentif dan peluang usaha kepada wiraswasta. Hal itu dinilai baik, tapi ada risiko yakni akuntabilitas dan integritas yang lemah. Jika diaudit, Farhan menyebut pengadaan kerap tertahan 'tembok' dari negara asal. Selain itu, bila skema itu diputus maka pihak terkait akan berhadapan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). "Kalau jaringan rantai ini diputus maka kita akan berhadapan dengan WTO, repot," kata Farhan. Isu peremajaan alutista TNI mengemuka seiring dengan tenggelamnya KRI Nanggala-402 di perairan utara Bali. Maintenance (pemeliharaan) kapal selam berusia 42 tahun itu juga dipertanyakan banyak pihak.