BMKG Peringatkan Pemerintah Tekan Laju Perubahan Iklim

Jakarta: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengingatkan pemerintah segera melakukan langkah mitigasi secara komprehensif dan terukur guna menekan laju perubahan iklim. Bila situasi saat ini terus dibiarkan, kenaikan suhu di seluruh pulau utama dapat mencapai 4 derajat celsius pada 2100 atau empat kali daripada zaman pra-industri. Dwikorita mengatakan akibat kenaikan suhu ini puncak Jaya Wijaya di Papua yang pada 2020 memiliki ketebalan es sebesar 31,49 meter, diperkirakan es tersebut akan hilang sepenuhnya pada 2025. "Mitigasi harus dilakukan segera, tidak bisa ditunda-tunda karena situasi kekinian sangat mengkhawatirkan. Contohnya, Siklon Seroja yang terjadi di NTT tahun lalu, semestinya siklon tersebut tidak terjadi di wilayah tersebut, tapi akibat perubahan iklim siklon tersebut muncul," ujar Dwikorita saat Seminar Dinamika Atmosfer Regional Provinsi Utara dalam rangka peringatan ke-72 Hari Meteorologi Dunia (HMD), Selasa, 12 April 2022. Dwikorita mengatakan peningkatan suhu akan memicu terjadinya cuaca ekstrem dan anomali iklim yang semakin sering. Intensitasnya pun semakin kuat dengan durasi panjang. Kondisi tersebut, kata Dwikorita, akan mengakibatkan kerugian bagi Indonesia. Tidak hanya bersifat materiel seperti infrastruktur, namun juga korban jiwa. "Jadi jangan heran jika saat musim kemarau juga terjadi hujan dan banjir, atau musim kemarau akan terasa lebih panas dan kering. Pun saat musim hujan, jauh lebih lebat sehingga memicu bencana hidrometeorologi," kata dia. Baca: Pendekatan Yurisdiksi Efektif Mengatasi Krisis Iklim Dwikorita mengungkapkan bencana hidrometeorologi di Indonesia meningkat menjadi bencana terbesar dengan persentase 95 persen. Selama 2021, jumlah bencana mencapai 5.402 kasus yang notabene merupakan sebagai dampak perubahan iklim global. Dwikorita menegaskan pemerintah bersama semua elemen masyarakat harus bekerja sama dan gotong royong melakukan aksi mitigasi. Mulai dari penghematan listrik, air, pengelolaan sampah, pengurangan energi fosil dan menggantinya dengan kendaraan listrik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, restorasi mangrove, dan lain sebagainya. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rachmayadi mengatakan bahwa mitigasi bencana merupakan urusan bersama, yakni pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat. Menurut dia, bencana ancaman bagi kelangsungan hidup dan masa depan kesejahteraan anak bangsa, sehingga harus diurus bersama.