Jakarta: Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang diterapkan pemerintah memunculkan pertanyaan terkait efektivitasnya dalam menekan konsumsi energi.
Pasalnya, kebijakan ini dinilai berpotensi hanya memindahkan beban energi dari kantor ke rumah tangga, bukan benar-benar mengurangi konsumsi secara keseluruhan.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansah, menilai keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada pengawasan serta pengaturan beban kerja di masing-masing instansi. Ia menyebut pembatasan mobilitas ASN memang dapat menekan penggunaan BBM di sektor transportasi, namun konsumsi listrik justru berpotensi meningkat di rumah.
“Kalau mengenai efektivitasnya itu sangat tergantung dari sejauh mana pengawasan dan beban kerja dari pimpinan di masing-masing unit kerja,” kata Trubus dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 9 April 2026.
Baca Juga :
Kebijakan WFH untuk ASN Resmi Diterapkan, Ini Landasan Hukumnya
“Beban konsumsi energinya bisa pindah dari kantor ke rumah. Orang tetap pakai listrik, tetap pakai perangkat, hanya lokasinya saja yang berubah,” katanya.
Perlu pengawasan optimal
Dari sisi implementasi, Trubus menyoroti tantangan dalam pengawasan, terutama di daerah. Ia menilai mekanisme kontrol harus berjalan optimal agar pelaksanaan WFH tidak melenceng dari tujuan awal.
“Pengawasannya tidak mudah. ASN mengawasi ASN lain, apalagi di daerah sangat tergantung pada kepala daerah,” katanya.
Ia juga membandingkan kebijakan WFH saat ini dengan masa pandemi COVID-19, yang kala itu dilandasi urgensi kesehatan. Menurutnya, dalam kondisi saat ini yang relatif normal, tingkat kedisiplinan dan efektivitas WFH perlu pengawasan lebih ketat.
Selain itu, tidak semua ASN memiliki kondisi rumah yang mendukung untuk bekerja. Hal ini berpotensi mendorong praktik work from anywhere (WFA) yang justru bertentangan dengan semangat penghematan energi.
Meski begitu, Trubus menilai langkah ini tetap relevan sebagai antisipasi di tengah tekanan global, khususnya terkait energi. Namun, evaluasi menyeluruh akan menjadi penentu keberlanjutan kebijakan tersebut.
“Ini semacam testing the water. Nanti kita lihat evaluasinya apakah target penghematan Rp6,2 triliun itu tercapai atau tidak,” tutupnya.
Jakarta: Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang diterapkan pemerintah memunculkan pertanyaan terkait efektivitasnya dalam menekan konsumsi energi.
Pasalnya, kebijakan ini dinilai berpotensi hanya memindahkan beban energi dari kantor ke rumah tangga, bukan benar-benar mengurangi konsumsi secara keseluruhan.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansah, menilai keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada pengawasan serta pengaturan beban kerja di masing-masing instansi. Ia menyebut pembatasan mobilitas ASN memang dapat menekan penggunaan BBM di sektor transportasi, namun konsumsi listrik justru berpotensi meningkat di rumah.
“Kalau mengenai efektivitasnya itu sangat tergantung dari sejauh mana pengawasan dan beban kerja dari pimpinan di masing-masing unit kerja,” kata Trubus dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 9 April 2026.
“Beban konsumsi energinya bisa pindah dari kantor ke rumah. Orang tetap pakai listrik, tetap pakai perangkat, hanya lokasinya saja yang berubah,” katanya.
Perlu pengawasan optimal
Dari sisi implementasi, Trubus menyoroti tantangan dalam pengawasan, terutama di daerah. Ia menilai mekanisme kontrol harus berjalan optimal agar pelaksanaan WFH tidak melenceng dari tujuan awal.
“Pengawasannya tidak mudah. ASN mengawasi ASN lain, apalagi di daerah sangat tergantung pada kepala daerah,” katanya.
Ia juga membandingkan kebijakan WFH saat ini dengan masa pandemi COVID-19, yang kala itu dilandasi urgensi kesehatan. Menurutnya, dalam kondisi saat ini yang relatif normal, tingkat kedisiplinan dan efektivitas WFH perlu pengawasan lebih ketat.
Selain itu, tidak semua ASN memiliki kondisi rumah yang mendukung untuk bekerja. Hal ini berpotensi mendorong praktik work from anywhere (WFA) yang justru bertentangan dengan semangat penghematan energi.
Meski begitu, Trubus menilai langkah ini tetap relevan sebagai antisipasi di tengah tekanan global, khususnya terkait energi. Namun, evaluasi menyeluruh akan menjadi penentu keberlanjutan kebijakan tersebut.
“Ini semacam testing the water. Nanti kita lihat evaluasinya apakah target penghematan Rp6,2 triliun itu tercapai atau tidak,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
