Jakarta: Tingkatkan upaya mengatasi angka putus sekolah, di tengah potensi dampak gejolak ekonomi global.
"Dampak gejolak ekonomi global berpotensi memperlemah daya beli keluarga dan mengancam akses anak terhadap pendidikan. Upaya untuk mengantisipasi potensi peningkatan angka putus sekolah harus segera dilakukan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis 4 Juni 2026.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Rabu (3/6), menegaskan komitmen pemerintah dalam menuntaskan masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2026 atau PP ATS.
PP tersebut menargetkan penyelesaian permasalahan 645 ribu ATS hingga 2045.
Berdasarkan data Kemendikdasmen per 1 April 2026, jumlah ATS di Indonesia mencapai 3.966.858 anak. Rinciannya, 1.913.633 anak belum pernah bersekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 anak lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.
Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga mencatat sekitar 76% anak tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
Kondisi tersebut, ujar Lestari, harus segera direspon dengan langkah segera dengan membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat, dengan memanfaatkan data terkini yang akurat.
Baca Juga :
Orang Tua Lelah Mengasuh, Pendidikan Karakter Anak Diserahkan pada Algoritma Medsos
Rerie, sapaan akrab Lestari, mengapresiasi langkah Pemerintah menyediakan layanan pendidikan mulai dari sekolah satu atap, pembelajaran jarak jauh (PJJ), serta pendidikan inklusif berbasis masyarakat yang bertujuan mempermudah akses belajar bagi generasi penerus bangsa.
"Kolaborasi lintas sektor agar anak-anak yang tidak sekolah benar-benar dapat mengenyam pendidikan harus mampu diwujudkan," ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengajak para pemangku kepentingan, dinas pendidikan hingga kepala desa, mewujudkan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat dengan langkah-langkah yang akuntabel dan tepat sasaran.
"Sekarang, saatnya kita bergerak bersama, memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari layanan pendidikan," pungkas Rerie.
Jakarta: Tingkatkan upaya mengatasi angka putus sekolah, di tengah potensi dampak gejolak ekonomi global.
"Dampak gejolak ekonomi global berpotensi memperlemah daya beli keluarga dan mengancam akses anak terhadap pendidikan. Upaya untuk mengantisipasi potensi peningkatan angka putus sekolah harus segera dilakukan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis 4 Juni 2026.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Rabu (3/6), menegaskan komitmen pemerintah dalam menuntaskan masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2026 atau PP ATS.
PP tersebut menargetkan penyelesaian permasalahan 645 ribu ATS hingga 2045.
Berdasarkan data Kemendikdasmen per 1 April 2026, jumlah ATS di Indonesia mencapai 3.966.858 anak. Rinciannya, 1.913.633 anak belum pernah bersekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 anak lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.
Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga mencatat sekitar 76% anak tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
Kondisi tersebut, ujar Lestari, harus segera direspon dengan langkah segera dengan membuka
akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat, dengan memanfaatkan data terkini yang akurat.
Rerie, sapaan akrab Lestari, mengapresiasi langkah Pemerintah menyediakan layanan pendidikan mulai dari sekolah satu atap, pembelajaran jarak jauh (PJJ), serta pendidikan inklusif berbasis masyarakat yang bertujuan mempermudah akses belajar bagi generasi penerus bangsa.
"Kolaborasi lintas sektor agar anak-anak yang tidak sekolah benar-benar dapat mengenyam pendidikan harus mampu diwujudkan," ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengajak para pemangku kepentingan, dinas pendidikan hingga kepala desa, mewujudkan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat dengan langkah-langkah yang akuntabel dan tepat sasaran.
"Sekarang, saatnya kita bergerak bersama, memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari layanan pendidikan," pungkas Rerie.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(RUL)
