Ibu Kota Baru Diusulkan Tak Punya Kepala Daerah

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak sepakat jika daerah otonom jadi  ibu kota baru Indonesia. Bahkan ibu kota juga diharapkan tidak memiliki kepala daerah. "Sebaiknya jangan merupakan daerah otonom. Pak menteri (Mendagri Tjahjo Kumolo) mengatakan kita usahakan jangan ada pilkada di sana," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 24 Agustus 2019. Sehingga, kata dia, ibu kota lebih tepat sebagai daerah administrasi. Namun, Akmal mempersilakan Jokowi untuk menentukan ibu kota Indonesia yang baru. Akmal mengatakan proses pemilihan kepala daerah dikhawatirkan mengganggu pengambilan kebijakan dan keputusan dari pemerintah pusat. Mengingat, setiap pilkada akan terjadi dinamika politik yang dinamis. "Kepala negara harus mengambil keputusan yang strategis dan butuh ketenangan, kenyamanan. Seringkali dinamika lokal membuat gaduh. Nah itu kenapa kita sarankan seperti itu," ujar dia. (Baca: Kemendagri Sebut RUU Pemindahan Ibu Kota Masih Mentah) Menurut Akmal, akan lebih mudah bila ibu kota berbentuk daerah administratif. Saat ini Kemendagri masih menunggu kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) apakah ibu kota baru mencakup daerah otonom. "Kita lihat hasil dari Bappenas seperti apa, bisa saja dia merupakan kolaborasi di antara daerah otonom dengan daerah administratif atau apa," pungkas Akmal.