Jakarta: Presiden Joko Widodo menyebut reforma agraria dan perhutanan sosial menjadi kunci dalam sertifikasi tanah. Dengan begitu, target sertifikasi tanah seluas 3 juta hektare tercapai pada tahun ini.
"Itu hektare bukan meter persegi. Ini gede sekali, tapi kalau pembagian tidak benar ya sampai kapan pun enggak akan rampung-rampung. Sehingga tiga hal tadi reforma agraria, perhutanan sosial, betul-betul sekarang jadi konsentrasi kita," kata Jokowi dalam acara Peresmian Pembukaan Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan Global Land Forum 2018 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 20 September 2018.
Jokowi menyebut ada sebanyak 126 juta bidang tanah yang harus disertifikasi. Sayangnya hingga 2015 baru 46 juta bidang yang tersertifikat.
Sehingga, masih ada 80 juta bidang yang harus disertifikasi. Karena itu, dia menggeber program sertifikasi tanah tersebut.
(Baca juga: Jokowi Sesalkan Banyak Petani tak Pegang Sertifikat)
Pada 2017 pemerintah sudah memberikan 5 juta sertifikat tanah kepada masyarakat. Jumlah itu 10 kali lipat lebih banyak dari yang diberikan pada 2015. Tahun ini target sertifikasi tanah naik menjadi 7 juta dan 2019 menjadi 9 juta sertifikat tanah.
Dia tak memedulikan cara-cara Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dalam memenuhi target itu. Yang terpenting, dia ingin anak buahnya mampu bekerja sesuai target yang telah ditetapkan.
"Kita kerja harus dengan target-target yang ada. Nyatanya 5 juta bisa. Tahun ini 7 juta insyaallah juga bisa. Kita ini kalau sudah namanya bekerja kalau sistemnya benar, diawasi benar, dikontrol benar, itu bisa. Saya memercayai itu termasuk perhutanan sosial," ucap dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/yNLdW59N" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Presiden Joko Widodo menyebut reforma agraria dan perhutanan sosial menjadi kunci dalam sertifikasi tanah. Dengan begitu, target sertifikasi tanah seluas 3 juta hektare tercapai pada tahun ini.
"Itu hektare bukan meter persegi. Ini gede sekali, tapi kalau pembagian tidak benar ya sampai kapan pun enggak akan rampung-rampung. Sehingga tiga hal tadi reforma agraria, perhutanan sosial, betul-betul sekarang jadi konsentrasi kita," kata Jokowi dalam acara Peresmian Pembukaan Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan Global Land Forum 2018 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 20 September 2018.
Jokowi menyebut ada sebanyak 126 juta bidang tanah yang harus disertifikasi. Sayangnya hingga 2015 baru 46 juta bidang yang tersertifikat.
Sehingga, masih ada 80 juta bidang yang harus disertifikasi. Karena itu, dia menggeber program sertifikasi tanah tersebut.
(Baca juga:
Jokowi Sesalkan Banyak Petani tak Pegang Sertifikat)
Pada 2017 pemerintah sudah memberikan 5 juta sertifikat tanah kepada masyarakat. Jumlah itu 10 kali lipat lebih banyak dari yang diberikan pada 2015. Tahun ini target sertifikasi tanah naik menjadi 7 juta dan 2019 menjadi 9 juta sertifikat tanah.
Dia tak memedulikan cara-cara Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dalam memenuhi target itu. Yang terpenting, dia ingin anak buahnya mampu bekerja sesuai target yang telah ditetapkan.
"Kita kerja harus dengan target-target yang ada. Nyatanya 5 juta bisa. Tahun ini 7 juta insyaallah juga bisa. Kita ini kalau sudah namanya bekerja kalau sistemnya benar, diawasi benar, dikontrol benar, itu bisa. Saya memercayai itu termasuk perhutanan sosial," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
