Rokan Hilir: Presiden Joko Widodo mengkritisi program penyediaan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Terutama lahan perkebunan kelapa sawit milik petani.
"Bibit ditanam, setelah bibit ditanam kita harapkan juga sertifikat ini bisa diselesaikan. Banyak yang belum pegang sertifikat, sudah nanem berpuluh puluh tahun, ini yang kita mau selesaikan," kata Presiden saat meresmikan peremajaan sawit di Rokan Hilir, Riau, Rabu, 9 Mei 2018.
Ia menceramahi pejabat daerah di Rokan Hilir terkait itu. Negara sudah mencanangkan kemudahan keluarnya sertifikat tanah. Tahun ini, 7 juta bidang tanah harus bersertifikat.
Sertifikat tanah memberi banyak keuntungan. Salah satunya, menjelaskan status tanah sehingga tak terjadi sengketa.
"Ini kesempatan. Tolong ini diurus betul yang namanya sertifikat, kalau sudah memiliki sertifikat adalah bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki enggak akan rame nanti menjadi sengketa dengan tetangganya," kata Jokowi.
Sertifikat juga secara tak langsung mempermudah pemodalan petani. Ketika meminjam ke bank, mereka tak akan kebingungan mencari jaminan.
Di Rokan Hilir, Jokowi menargetkan 15 ribu bidang lahan kebun sawit akan disertifikasi. BPN dan Pemerintah Daerah diminta bekerja keras memenuhi target tersebut. Jokowi bakal memantau langsung dan memastikan program berjalan.
"Jadi saya harapkan program ini betul-betul segera dimulai segera diselesaikan dan jangan lupa Pak Menteri Pak Gubernur saya cek ini nanti, jalan ndak, apa jalannya pas saya dateng aja, saya tahu loh saya punya alat untuk mengecek ini, jadi jangan sampe ada main main dengan saya, saya cek terus," ucap dia.
Rokan Hilir: Presiden Joko Widodo mengkritisi program penyediaan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Terutama lahan perkebunan kelapa sawit milik petani.
"Bibit ditanam, setelah bibit ditanam kita harapkan juga sertifikat ini bisa diselesaikan. Banyak yang belum pegang sertifikat, sudah nanem berpuluh puluh tahun, ini yang kita mau selesaikan," kata Presiden saat meresmikan peremajaan sawit di Rokan Hilir, Riau, Rabu, 9 Mei 2018.
Ia menceramahi pejabat daerah di Rokan Hilir terkait itu. Negara sudah mencanangkan kemudahan keluarnya sertifikat tanah. Tahun ini, 7 juta bidang tanah harus bersertifikat.
Sertifikat tanah memberi banyak keuntungan. Salah satunya, menjelaskan status tanah sehingga tak terjadi sengketa.
"Ini kesempatan. Tolong ini diurus betul yang namanya sertifikat, kalau sudah memiliki sertifikat adalah bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki enggak akan rame nanti menjadi sengketa dengan tetangganya," kata Jokowi.
Sertifikat juga secara tak langsung mempermudah pemodalan petani. Ketika meminjam ke bank, mereka tak akan kebingungan mencari jaminan.
Di Rokan Hilir, Jokowi menargetkan 15 ribu bidang lahan kebun sawit akan disertifikasi. BPN dan Pemerintah Daerah diminta bekerja keras memenuhi target tersebut. Jokowi bakal memantau langsung dan memastikan program berjalan.
"Jadi saya harapkan program ini betul-betul segera dimulai segera diselesaikan dan jangan lupa Pak Menteri Pak Gubernur saya cek ini nanti, jalan ndak, apa jalannya pas saya dateng aja, saya tahu loh saya punya alat untuk mengecek ini, jadi jangan sampe ada main main dengan saya, saya cek terus," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
