Wakil Presiden RI Jusuf Kalla--Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla--Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli.

JK: Teknologi Mengubah Sistem Pemerintah

Nasional jusuf kalla
Achmad Zulfikar Fazli • 14 Maret 2019 14:40
Bali: Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan perubahan merupakan keniscayaan. Pemerintah diharapkan mampu mengikuti perubahan.
 
Hal itu disampaikan JK dalam sambutannya pada International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali. "Teknologi juga mengubah sistem pemerintahan," ujar JK, Kamis, 14 Maret 2019.
 
Perubahan teknologi, kata dia, dapat mengubah cara berkomunikasi antar instansi. Idealnya, perubahan itu membuat jadi lebih cepat. "Pemerintah juga harus beradaptasi dengan perubahan," ucap dia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut JK, tata kelola pemerinatahan di Indonesia saat ini juga sudah berubah. Dari pemerintahan yang sentralistik dan otoriter menjadi desentralisasi dan lebih terbuka.
 
JK ingin Pemerintah Indonesia berubah menjadi lebih cepat, baik, dan efisien. Sebab, itu sejalan dengan keinginan rakyat pada pelayanan publik. "Jika aparat lamban dan korup, maka investasi keluar," ujar Ketua Dewan Masjid Indonesia itu.
 
Di sisi lain, JK mengapresiasi atas terselenggaranya simposium ini. Dia berharap simposium ini menjadi ajang bertukar ide dan pengalaman. "Menjadi lesson learned satu sama lain, juga membawa manfaat bersama dari pengalaman-pengalaman negara lain, dan daerah lain, untuk membawa hasil yang baik," kata dia.
 
Baca: Pemuda Islam Harus Melek Teknologi
 
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mamaparkan capaian reformasi birokrasi dari Pemerintah. Capaian itu antara lain, skor indeks persepsi korupsi yang meningkat menjadi 38 di 2018 dari skor 37 di 2017, dan Indonesia kini menduduki peringkat 72 untuk ease of doing business.
 
"Dua momentum yang menentukan perubahan yaitu globalisasi dan revolusi industri," ujar Syafruddin.
 
Syafruddin menyampaikan dunia butuh transformasi dari pemerintahan tidak hanya melalui birokrasi yang mekanistik, tapi hidup untuk melayani rakyat. "Oleh karenanya kapasitas negara harus bisa memberikan pelayanan publik yang memuaskan," ucap dia.
 
Mantan Wakapolri itu meminta semua mengubah pola pikir, bahwa perubahan itu bisa dilakukan dan lebih berintegritas, agar dapat menangkap bonus demografi Indonesia yang diperkirakan terjadi pada 2045.
 
Simposium ini diadakan untuk menekankan pentingnya sinergi antara negara-negara ASEAN dan mitra (Korea Selatan dan Australia) mengawal tata kelola pemerintahan. Total peserta kurang lebih 1000 orang perwakilan Pemerintah, akademisi, dari negara ASEAN, Korea Selatan dan Australia.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif