Buruh Ancam Mogor Kerja Jika MK Tak Batalkan Omnibus Law

Jakarta: Serikat buruh berharap Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan omnibus law. Mereka mengancam akan mogok nasional bila tuntutannya tidak dikabulkan. “Kalau MK tidak mengabulkan gugatan daripada Partai Buruh dan serikat buruh, kita bisa pastikan mempersiapkan mogok nasional, akan menyetop produksi agar klaster ketenagakerjaan dicabut,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Jakarta, Rabu, 1 April 2024. Partai Buruh tengah menggugat kebijakan itu di MK. Mereka menilai beleid tersebut menyusahkan pekerja karena kebijakannya terlalu berpihak ke pengusaha. Presiden terpilih Prabowo Subianto diyakini bisa menyejahterakan buruh meski gugatan di MK belum diputus. Menteri Pertahanan itu diyakini bakal membuat perppu usai dilantik menjadi presiden. “Kami rasa (Prabowo) akan mengeluarkan perppu untuk mencabut khusus klaster ketenagakerjaan, klaster yang lain tidak, investasi, klaster UMKM, klaster tentang keramahan investasi, itu silakan saja kan ada 11 klaster,” ujar Said.   Partai Buruh turut menghadiri peringatan May Day di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka membawa dua tuntutan utama kepada pemerintah. "Ada dua tuntutan utama yang diserukan oleh peserta May Day 2024 di seluruh Indonesia yaitu cabut omnibus law dah hotsum atau hapus outsourching dan upah murah," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu, 1 April 2024. Dua tuntutan itu dinilai menjadi masalah tahunan yang tak kunjung kelar. Upah kecil diyakini tidak cukup untuk kebutuhan hidup para buruh. Lalu, masalah outsourcing juga diminta diselesaikan pemerintah. Sebab, kata Said, perusahaan bisa menolak mengangkat karyawan dengan konsep itu.