Jakarta: Ombudsman RI menyoroti dugaan penjualan senjata dari Indonesia ke junta militer Myanmar. Ketua Ombudsman Muhammad Najih bakal berkoordinasi dengan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) terkait hal ini.
"Ombudsman akan bekerja sesuai dengan domain wilayah kerjanya dan jika ada irisan dengan lembaga lembaga lain tentu juga akan bekerjasama dengan lembaga terkait," ujar Muhammad Najih dalam keterangan tertulis, Selasa, 17 Oktober 2023.
Hal tersebut diungkap Najih usai menerima laporan koalisi masyarakat sipil terkait dugaan penjualan senjata ke junta militer Myanmar. Pihaknya bakal bekerja sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi.
Ombudsman, kata Najih, bakal memastikan penyelenggaraan negara yang baik atau clean government and clean governance. Khususnya, terkait dengan dugaan penjualan senjata ke junta militer Myanmar.
"Audiensi atau informasi yang disampaikan akan kami tindaklanjuti dengan melakukaan telaah terhadap laporan ataupun penyampaian yang disampaikan oleh teman teman Koalisi," kata dia.
Holding BUMN Industri Pertahanan (Defend ID) menegaskan tidak pernah melakukan ekspor produk industri pertahanan ke Myanmar setelah 1 Februari 2021, tanggal berlangsungnya kudeta militer di negara tersebut.
Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima awak media, Rabu, 4 Oktober 2023, pernyataan Defend ID ini sejalan dengan Resolusi Majelis Umum PBB nomor 75/287 yang melarang pasokan senjata ke Myanmar.
Defend ID melalui PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding serta beranggotakan PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia, mendukung penuh resolusi PBB dalam upaya menghentikan kekerasan di Myanmar.
Sebagai perusahaan yang memiliki kemampuan produksi untuk mendukung sistem pertahanan yang dimiliki negara, Defend ID selalu selaras dengan sikap Pemerintah Indonesia. Defend ID selalu patuh dan berpegang teguh pada regulasi yang berlaku, termasuk kebijakan politik luar negeri Indonesia.
Defend ID menegaskan bahwa PT Pindad tidak pernah melakukan ekspor ke Myanmar setelah adanya imbauan DK PBB pada 1 Februari 2021.
Jakarta: Ombudsman RI menyoroti dugaan penjualan senjata dari Indonesia ke
junta militer Myanmar. Ketua Ombudsman Muhammad Najih bakal berkoordinasi dengan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) terkait hal ini.
"Ombudsman akan bekerja sesuai dengan domain wilayah kerjanya dan jika ada irisan dengan lembaga lembaga lain tentu juga akan bekerjasama dengan lembaga terkait," ujar Muhammad Najih dalam keterangan tertulis, Selasa, 17 Oktober 2023.
Hal tersebut diungkap Najih usai menerima laporan koalisi masyarakat sipil terkait dugaan penjualan
senjata ke junta militer Myanmar. Pihaknya bakal bekerja sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi.
Ombudsman, kata Najih, bakal memastikan penyelenggaraan negara yang baik atau
clean government and clean governance. Khususnya, terkait dengan dugaan penjualan senjata ke junta militer Myanmar.
"Audiensi atau informasi yang disampaikan akan kami tindaklanjuti dengan melakukaan telaah terhadap laporan ataupun penyampaian yang disampaikan oleh teman teman Koalisi," kata dia.
Holding BUMN Industri Pertahanan (Defend ID) menegaskan tidak pernah melakukan ekspor produk industri pertahanan ke Myanmar setelah 1 Februari 2021, tanggal berlangsungnya kudeta militer di negara tersebut.
Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima awak media, Rabu, 4 Oktober 2023, pernyataan Defend ID ini sejalan dengan Resolusi Majelis Umum PBB nomor 75/287 yang melarang pasokan senjata ke Myanmar.
Defend ID melalui PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding serta beranggotakan PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia, mendukung penuh resolusi PBB dalam upaya menghentikan kekerasan di Myanmar.
Sebagai perusahaan yang memiliki kemampuan produksi untuk mendukung sistem pertahanan yang dimiliki negara, Defend ID selalu selaras dengan sikap Pemerintah Indonesia. Defend ID selalu patuh dan berpegang teguh pada regulasi yang berlaku, termasuk kebijakan politik luar negeri Indonesia.
Defend ID menegaskan bahwa PT Pindad tidak pernah melakukan ekspor ke Myanmar setelah adanya imbauan DK PBB pada 1 Februari 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
