Jakarta: Belakangan, polemik karantina mencuat selepas viralnya video soal warga negara Indonesia (WNI) yang telantar di Bandara Soekarno Hatta, Banten, akibat tidak mendapat fasilitas karantina gratis dari pemerintah. Padahal, aturan karantina telah ditetapkan.
Fasilitas karantina gratis yang disubsidi pemerintah diperuntukkan bagi pekerja migran Indonesia, pelajar, atau aparatur sipil negara yang dinas di luar negeri.
"Sementara warga Indonesia yang keluar negeri dengan keperluan bisnis atau wisata ditempatkan di pusat karantina hotel tertentu," kata Kabid Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander Ginting, pada program Selamat Pagi Indonesia Metro TV, Rabu, 22 Desember 2021.
Sementara itu, karantina di rumah hanya berlaku bagi pejabat pemerintah. Di antaranya, pejabat eselon satu dan pejabat perwakilan dari luar negeri.
"Karena pejabat punya fungsi struktural yang butuh tetap melakukan pekerjaannya. Meski di rumah, tetap dilakukan pengawasan dan tes PCR," tuturnya.
Baca: Cegah Penumpukan, Menkes Minta Tempat Karantina Terus Ditambah
Pemerintah pun mengimbau pelaku perjalanan udara yang berlibur ke luar negeri untuk memasukkan anggaran karantina. Agar tidak kaget ketika harus karantina sesampainya di Indonesia.
Dari diri sendiri
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mengatakan pencegahan penularan covid-19 harus dimulai dari diri sendiri. Maka, peran masyarakat dalam mencegah penularan covid-19 varian Omicron sangat penting.
"Pencegahan penularan covid 19 dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan terdekat," kata Nurhadi melalui keterangan tertulis.
Selain itu, kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kebijakan yang pemerintah buat juga sangat membantu dalam menyukseskan upaya pengendalian covid-19. Nurhadi juga mendorong pemerintah mempercepat pelaksanaan program vaksinasi agar segera tercapai target 70 persen populasi.
Untuk mencapai target itu, dukungan masyarakat juga penting. Kalau mayoritas masyarakat sudah divaksin, akan terbentuk kekebalan komunal.
Baca: Pemerintah Diminta Berikan Subsidi Silang untuk Karantina di Hotel
Nurhadi juga meminta pemerintah mengantisipasi kelengkapan fasilitas medis terutama kesiapan rumah sakit dalam menghadapi varian Omicron.
Menurutnya, pemahaman masyarakat tentang varian Omicron sangat penting guna menyiapkan langkah antisipasi sedini mungkin dalam rangka pengendalian covid-19 secara menyeluruh. Menurut dia, pemahaman itu bukan untuk menimbulkan ketakutan.
“Agar kita saling mengingatkan sebagai wujud saling menjaga dan mempertahankan kehidupan,” kata Nurhadi. (Mentari Puspadini)
Jakarta: Belakangan, polemik
karantina mencuat selepas viralnya video soal warga negara Indonesia (WNI) yang telantar di
Bandara Soekarno Hatta, Banten, akibat tidak mendapat fasilitas karantina gratis dari pemerintah. Padahal, aturan karantina telah ditetapkan.
Fasilitas karantina gratis yang disubsidi pemerintah diperuntukkan bagi pekerja migran Indonesia, pelajar, atau aparatur sipil negara yang dinas di luar negeri.
"Sementara warga Indonesia yang keluar negeri dengan keperluan bisnis atau wisata ditempatkan di pusat karantina hotel tertentu," kata Kabid Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander Ginting, pada program Selamat Pagi Indonesia
Metro TV, Rabu, 22 Desember 2021.
Sementara itu, karantina di rumah hanya berlaku bagi pejabat pemerintah. Di antaranya, pejabat eselon satu dan pejabat perwakilan dari luar negeri.
"Karena pejabat punya fungsi struktural yang butuh tetap melakukan pekerjaannya. Meski di rumah, tetap dilakukan pengawasan dan tes PCR," tuturnya.
Baca:
Cegah Penumpukan, Menkes Minta Tempat Karantina Terus Ditambah
Pemerintah pun mengimbau pelaku perjalanan udara yang berlibur ke luar negeri untuk memasukkan anggaran karantina. Agar tidak kaget ketika harus karantina sesampainya di Indonesia.
Dari diri sendiri
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mengatakan pencegahan penularan covid-19 harus dimulai dari diri sendiri. Maka, peran masyarakat dalam mencegah penularan covid-19 varian Omicron sangat penting.
"Pencegahan penularan covid 19 dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan terdekat," kata Nurhadi melalui keterangan tertulis.
Selain itu, kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kebijakan yang pemerintah buat juga sangat membantu dalam menyukseskan upaya pengendalian covid-19. Nurhadi juga mendorong pemerintah mempercepat pelaksanaan program vaksinasi agar segera tercapai target 70 persen populasi.
Untuk mencapai target itu, dukungan masyarakat juga penting. Kalau mayoritas masyarakat sudah divaksin, akan terbentuk kekebalan komunal.
Baca:
Pemerintah Diminta Berikan Subsidi Silang untuk Karantina di Hotel
Nurhadi juga meminta pemerintah mengantisipasi kelengkapan fasilitas medis terutama kesiapan rumah sakit dalam menghadapi varian Omicron.
Menurutnya, pemahaman masyarakat tentang varian Omicron sangat penting guna menyiapkan langkah antisipasi sedini mungkin dalam rangka pengendalian covid-19 secara menyeluruh. Menurut dia, pemahaman itu bukan untuk menimbulkan ketakutan.
“Agar kita saling mengingatkan sebagai wujud saling menjaga dan mempertahankan kehidupan,” kata Nurhadi.
(Mentari Puspadini) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
