Jakarta: Partai Demokrat mewanti-wanti pihak eksternal tidak mengganggu urusan internal mereka. Apalagi, berupaya mengambil alih kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Kepada pihak eksternal itulah yang saya kira semua teman-teman sudah tahu siapa gitu ya. Ya mohon untuk tidak mengganggu Partai Demokrat," kata Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 3 Februari 2021.
Pihak eksternal yang dimaksud Herman, yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Herman mengaku mendapat laporan dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang dirayu untuk menggoyang kepemimpinan AHY.
Moeldoko disebut berusaha mengambil alih Demokrat untuk kepentingan pribadi. Moeldoko berniat maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 melalui Partai Demokrat.
(Baca: Demokrat Playing Victim untuk Incar Pemilih Kontra Jokowi)
Herman mengaku tidak mempermasalahkan niat Moeldoko tersebut. Namun, mantan Panglima TNI itu diminta mencari kendaraan sendiri tanpa harus mengambil paksa kepemimpinan AHY.
"Silakan cari kendaraan sendiri, jangan menganggu kepemimpinan yang sah, yang konstitusional, sudah diakui oleh internal," tegas dia.
Herman menuturkan kepemimpinan AHY sudah diakui negara. Sebab, sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Dia menilai upaya pihak eksternal tersebut tidak baik. Herman meminta partai politik dibiarkan tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa gangguan dari pihak mana pun.
"Sehingga juga ini akan memberikan daya dukung terhadap tumbuh dan besarnya bangsa dan negara Indonesia," ujar dia.
Jakarta:
Partai Demokrat mewanti-wanti pihak eksternal tidak mengganggu urusan internal mereka. Apalagi, berupaya mengambil alih kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Kepada pihak eksternal itulah yang saya kira semua teman-teman sudah tahu siapa gitu ya. Ya mohon untuk tidak mengganggu Partai Demokrat," kata Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 3 Februari 2021.
Pihak eksternal yang dimaksud Herman, yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Herman mengaku mendapat laporan dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang dirayu untuk menggoyang kepemimpinan AHY.
Moeldoko disebut berusaha mengambil alih Demokrat untuk kepentingan pribadi. Moeldoko berniat maju pada Pemilihan Presiden (
Pilpres) 2024 melalui Partai Demokrat.
(Baca:
Demokrat Playing Victim untuk Incar Pemilih Kontra Jokowi)
Herman mengaku tidak mempermasalahkan niat Moeldoko tersebut. Namun, mantan Panglima TNI itu diminta mencari kendaraan sendiri tanpa harus mengambil paksa kepemimpinan AHY.
"Silakan cari kendaraan sendiri, jangan menganggu kepemimpinan yang sah, yang konstitusional, sudah diakui oleh internal," tegas dia.
Herman menuturkan kepemimpinan AHY sudah diakui negara. Sebab, sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Dia menilai upaya pihak eksternal tersebut tidak baik. Herman meminta partai politik dibiarkan tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa gangguan dari pihak mana pun.
"Sehingga juga ini akan memberikan daya dukung terhadap tumbuh dan besarnya bangsa dan negara Indonesia," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
