Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menandatangani nota kesepahaman terkait penyerahan akses data pemilih untuk progam vaksinasi covid-19 secara nasional. Kegiatan dihadiri pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU Ilham Saputra dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
"Kalau kita bicara data terkait dengan vaksinasi nasional tentu KPU dengan senang hati akan memberikan data ini dengan baik, data yang akurat, dan komprehensif," kata Ilham melalui akun YouTube KPU RI, Selasa, 2 Maret 2021.
Data tersebut berisi informasi pemilih berusia paling rendah 18 tahun yang dimiliki KPU. Data telah dimutakhirkan pada pemilihan teranyar.
Ilham menjelaskan data pemilih yang dimiliki KPU selalu dimutakhirkan jelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Teranyar, pemutakhiran data pada pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada Serentak 2020.
(Baca: Menkes: Warga Daerah Protes Tak Bisa Vaksinasi Covid-19 di Jakarta)
Selain itu, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga mengamanatkan pendataan yang berkelanjutan. Data terus diperbaharui meski tak ada tahapan pemilihan.
"Jadi, kita buat persemester laporan data dari kabupaten kota, provinsi, kemudian dilaporkan kepada KPU RI. Prinsipnya data kita itu berbasis faktual," ujar Ilham.
Ilham menuturkan Kemenkes bukan instansi pertama yang menjalin kerja sama terkait data. Instansi lain juga menggunakan data KPU untuk program bantuan sosial (bansos).
"Bagi instansi yang membutuhkan data kita tentu silakan. Kami juga siap membantu jika diperlukan untuk menyukseskan program-program nasional yang lainnya," ucap Ilham.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan tujuan dari kerja sama ini karena Kemenkes enggan menduplikasi data penduduk. Sebab, sudah ada yang lebih memutakhirkan data penduduk seperti KPU.
"Jadi saya enggak ingin Kementerian Kesehatan mereplikasi atau menduplikasi data yang sudah merupakan tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi) atau kekuatan di tempat lain," ucap Budi.
Indonesia tengah menggelar vaksinasi covid-19 tahap dua. Sasaran dari program ini adalah petugas pelayanan publik dan masyarakat lanjut usia (lansia). Pada tahap pertama penyuntikan menyasar tenaga kesehatan (nakes).
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (
KPU) dan Kementerian Kesehatan (
Kemenkes) menandatangani nota kesepahaman terkait penyerahan akses data pemilih untuk progam
vaksinasi covid-19 secara nasional. Kegiatan dihadiri pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU Ilham Saputra dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
"Kalau kita bicara data terkait dengan vaksinasi nasional tentu KPU dengan senang hati akan memberikan data ini dengan baik, data yang akurat, dan komprehensif," kata Ilham melalui akun YouTube KPU RI, Selasa, 2 Maret 2021.
Data tersebut berisi informasi pemilih berusia paling rendah 18 tahun yang dimiliki KPU. Data telah dimutakhirkan pada pemilihan teranyar.
Ilham menjelaskan data pemilih yang dimiliki KPU selalu dimutakhirkan jelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Teranyar, pemutakhiran data pada pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada Serentak 2020.
(Baca:
Menkes: Warga Daerah Protes Tak Bisa Vaksinasi Covid-19 di Jakarta)
Selain itu, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga mengamanatkan pendataan yang berkelanjutan. Data terus diperbaharui meski tak ada tahapan pemilihan.
"Jadi, kita buat persemester laporan data dari kabupaten kota, provinsi, kemudian dilaporkan kepada KPU RI. Prinsipnya data kita itu berbasis faktual," ujar Ilham.
Ilham menuturkan Kemenkes bukan instansi pertama yang menjalin kerja sama terkait data. Instansi lain juga menggunakan data KPU untuk program bantuan sosial (bansos).
"Bagi instansi yang membutuhkan data kita tentu silakan. Kami juga siap membantu jika diperlukan untuk menyukseskan program-program nasional yang lainnya," ucap Ilham.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan tujuan dari kerja sama ini karena Kemenkes enggan menduplikasi data penduduk. Sebab, sudah ada yang lebih memutakhirkan data penduduk seperti KPU.
"Jadi saya enggak ingin Kementerian Kesehatan mereplikasi atau menduplikasi data yang sudah merupakan tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi) atau kekuatan di tempat lain," ucap Budi.
Indonesia tengah menggelar vaksinasi covid-19 tahap dua. Sasaran dari program ini adalah petugas pelayanan publik dan masyarakat lanjut usia (lansia). Pada tahap pertama penyuntikan menyasar tenaga kesehatan (nakes).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
