Jakarta: Pemprov DKI Jakarta bakal menertibkan penggunaan ruang publik untuk kegiatan politik. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan tak segan mem-blacklist kelompok masyarakat tersebut.
"Ya, tentunya ada denda, ada peringatan, ada blacklist, dan kita sekarang punya kerja sama yang baik dengan kepolisian. Membantu kita untuk memastikan steril," kata Sandiaga di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin, 7 Mei 2018.
Sandiaga memahami kelompok masyarakat memiliki agenda politik tertentu. Namun, kata dia, hal itu tak bisa dilakukan di ruang publik.
Sebab, ruang publik milik bersama dan harus bebas dari kepentingan. Dia menegaskan larangan ini berlaku bagi semua pihak.
Ia berjanji tak akan membeda-bedakan satu golongan dengan golongan lain terkait hal tersebut. Sebab, netralisasi ruang publik berkaitan dengan perekatan kembali masyarakat dari pengkotak-kotakan.
(Baca juga: Warga tak Setuju CFD Diisi Kampanye Politik)
"Enggak boleh itu kayak begitu. Kita nanti akan membiarkan eskalasi dan intensitas ini dimanfaatkan oleh kelompok yang ingin memecah belah kita. Saya tidak mau Jakarta ini enggak kondusif," tandas dia.
Lebih lanjut, ia menyebut belum menerima laporan terkait kegiatan politis di area car free day (CFD), Minggu, 6 Mei 2018. Dia memastikan, jika ditemui adanya kegiatan tersebut, maka pihaknya akan mengusut tuntas.
Pemprov juga bakal melakukan investigasi pada kelompok-kelompok itu. Termasuk klarifikasi dan mencari motif kegiatan politik.
"Kalau masih di kawasan CFD, ditunggu laporan dari Dishub sampai tadi malam, belum ada laporannya. Kalau nanti ada laporannya tentunya ada sanksi," tukas dia.
(Baca juga: Satpol PP Sediakan 1.200 Kaus Polos untuk Sterilkan CFD)
Jakarta: Pemprov DKI Jakarta bakal menertibkan penggunaan ruang publik untuk kegiatan politik. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan tak segan mem-
blacklist kelompok masyarakat tersebut.
"Ya, tentunya ada denda, ada peringatan, ada
blacklist, dan kita sekarang punya kerja sama yang baik dengan kepolisian. Membantu kita untuk memastikan steril," kata Sandiaga di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin, 7 Mei 2018.
Sandiaga memahami kelompok masyarakat memiliki agenda politik tertentu. Namun, kata dia, hal itu tak bisa dilakukan di ruang publik.
Sebab, ruang publik milik bersama dan harus bebas dari kepentingan. Dia menegaskan larangan ini berlaku bagi semua pihak.
Ia berjanji tak akan membeda-bedakan satu golongan dengan golongan lain terkait hal tersebut. Sebab, netralisasi ruang publik berkaitan dengan perekatan kembali masyarakat dari pengkotak-kotakan.
(Baca juga:
Warga tak Setuju CFD Diisi Kampanye Politik)
"Enggak boleh itu kayak begitu. Kita nanti akan membiarkan eskalasi dan intensitas ini dimanfaatkan oleh kelompok yang ingin memecah belah kita. Saya tidak mau Jakarta ini enggak kondusif," tandas dia.
Lebih lanjut, ia menyebut belum menerima laporan terkait kegiatan politis di area
car free day (CFD), Minggu, 6 Mei 2018. Dia memastikan, jika ditemui adanya kegiatan tersebut, maka pihaknya akan mengusut tuntas.
Pemprov juga bakal melakukan investigasi pada kelompok-kelompok itu. Termasuk klarifikasi dan mencari motif kegiatan politik.
"Kalau masih di kawasan CFD, ditunggu laporan dari Dishub sampai tadi malam, belum ada laporannya. Kalau nanti ada laporannya tentunya ada sanksi," tukas dia.
(Baca juga:
Satpol PP Sediakan 1.200 Kaus Polos untuk Sterilkan CFD)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
