Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto. Foto: Medcom.id/Nur Azizah
Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto. Foto: Medcom.id/Nur Azizah

Pemerintah akan Tetapkan 7 Hutan Adat di Papua

Nasional kehutanan
Nur Azizah • 15 Maret 2018 15:30
Jakarta: Pemerintah berencana menetapkan tujuh hutan adat di Papua. Ketujuh hutan adat itu berada di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi dua hutan, Kabupaten Yapen dua hutan, di Kabupaten Asmat dan Merauke.
 
Masing-masing hutan berluas sekitar 3 ribu hingga 5 ribu hektare. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto mengatakan, ketujuh hutan sudah melalui pemetaan WWF Papua.
 
Tak hanya itu, usulan serta Pergub pun sudah dikantongi pemilik adat. "Ada tujuh lokasi yang sudah dilakukan pemetaan. Jadi, itu saja dulu yang akan kita tetapkan," kata Bambang dalam Diskusi 'Model Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Berbasis Wilayah Adat di Provinsi Papua' di Gedung Media Indonesia, Jakarta Barat, Kamis, 15 Maret 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia berharap, ketujuh hutan tersebut tidak memiliki sengketa dengan suku lain. Sebab, pemetaan harus dilengkapi usulan dan batas wilayah antara suku.
 
"Mudah-mudahan yang tujuh itu sudah clear and clean dan sudah dibicarakan secara partisipatif. Artinya, rakyat antara suku sudah ngobrol, para kepentingan yang ada entitas lahannya juga sudah ngobrol," ungkap dia.
 
Baca: Pemerintah Kesulitan Menetapkan Hutan Adat
 
Sebelum menetapkan hutan sebagai hutan adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memverifikasi lebih dulu status hutan tersebut. "Takutnya tumpang tindih dengan kepemilikan dan status hutan lainnya," ungkap dia.
 
Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian judicial review UU Kehutanan No 41 tahun 1999, Pemerintah sudah memberikan 18 hutan adat kepada warga. Hutan adalah adalah milik warga adat, bukan hutan negara.
 
Hutan adat yang diberikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 yakni Hutan Adat Ammatoa Kajang (313,99 Ha), Hutan Adat Marga Serampas (130 Ha), Hutan Adat Wana Posangke (6,212 Ha), Hutan Adat Kasepuhan Karang (486 Ha), Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang (39,04 Ha) Hutan Adat Bukit Tinggai (41,27 Ha), Hutan Adat Tigo Luhah Permenti (276 Ha), Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan (452 Ha), dan Hutan Adat Tombak Haminjon (5172 Ha)
 
Di tahun 2017, Jokowi kembali menyerahkan sembilan hutan adat ke Desa Marena (1.161 Ha), Desa Tapang Semadak (41 Ha), Dua komunitas di Desa Batu Kerbau masing-masing 323 Ha dan 326 Ha.
 
Lalu, Desa Senamat Ulu (223 Ha), Desa Baru Pelepat, (1.066 Ha), Desa Juaq Asa (49 Ha), Desa Ngaol, Merangin (278 Ha), dan Desa Merangin seluas 525 hektare.
 

 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif