Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto. Foto: Medcom.id/Nur Azizah
Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto. Foto: Medcom.id/Nur Azizah

Pemerintah Kesulitan Menetapkan Hutan Adat

Nasional kehutanan
Nur Azizah • 15 Maret 2018 14:39
Jakarta: Penetapan hutan adat di Indonesia tidak mudah. Buktinya, dari 2016 hingga sekarang baru 18 hutan yang ditetapkan sebagai hutan Adat.
 
Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto. Sebanyak 19 Provinsi mengusulkan 9,3 juta hektare sebagai hutan adat.
 
"Setelah dianalisa kembali, ada 6,7 juta hektare yang masuk di kawasan hutan. Itu kita verifikasi lagi," kata Bambang dalam Diskusi 'Model Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Berbasis Wilayah Adat di Provinsi Papua' di Gedung Media Indonesia, Jakarta Barat, Kamis, 15 Maret 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Setelah diverifikasi ulang, ternyata hanya 2,2 juta tidak bermasalah. Hutan 2,2 juta hektare itu kemudian dicek kembali.
 
Dari luas itu, hanya 107 hektare yang benar-benar memiliki memiliki Perda dan peta adat. Sementara 1,5 hektare hutan adat belum memiliki usulan, peta adat, dan Perda.
 
"Ini yang akan kita dorong. Karena setelah kita Rakor pada 13 Januari 2018 kok belum ada progresnya. Kita akan temukan yang mengusulkan 9,3 juta hektare tadi dengan pemda dan kepala adat," terangnya.
 
Bambang menjelaskan, alasan 1,5 juta hektare hutan adat belum memiliki Perda dan peta adat lantaran banyaknya marga dan suku di suatu wilayah. Satu hutan bisa diklaim banyak suku.
 
"Banyak tumpang tindih. Batasannya mana-mana saja, siapa yang punya itu biasanya banyak yang klaim. Ini enggak mudah apa lagi kalau dikaitkan dengan Papua," pungkasnya.
 
Baca: 9 Hutan Adat Dicanangkan Presiden di Istana Negara
 
Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian judicial review UU Kehutanan No 41 tahun 1999, Pemerintah sudah memberikan 18 hutan adat kepada warga. Hutan adalah adalah milik warga adat, bukan hutan negara.
 
Hutan adat yang diberikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 yakni Hutan Adat Ammatoa Kajang (313,99 Ha), Hutan Adat Marga Serampas (130 Ha), Hutan Adat Wana Posangke (6,212 Ha), Hutan Adat Kasepuhan Karang (486 Ha), Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang (39,04 Ha)
Hutan Adat Bukit Tinggai (41,27 Ha), Hutan Adat Tigo Luhah Permenti (276 Ha), Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan (452 Ha), dan Hutan Adat Tombak Haminjon (5172 Ha).
 
Di tahun 2017, Jokowi kembali menyerahkan sembilan hutan adat ke Desa Marena (1.161 Ha), Desa Tapang Semadak (41 Ha), Dua komunitas di Desa Batu Kerbau masing-masing 323 Ha dan 326 Ha.
 
Lalu, Desa Senamat Ulu (223 Ha), Desa Baru Pelepat, (1.066 Ha), Desa Juaq Asa (49 Ha), Desa Ngaol, Merangin (278 Ha), dan Desa Merangin seluas 525 hektare.
 

 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif