Kemensos menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II Tahun 2019, di Golden Tulip Galaxy Hotel Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 25-27 Juli (Foto:Dok)
Kemensos menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II Tahun 2019, di Golden Tulip Galaxy Hotel Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 25-27 Juli (Foto:Dok)

Program BPNT Kemensos Lebih Tepat Sasaran dan Minim Penyelewengan

Nasional Berita Kemensos
Rosa Anggreati • 26 Juli 2019 12:40
Banjarmasin: Dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan bantuan sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) mengubah program Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
 
Program BPNT ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non-tunai dan menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan.
 
Penggunaan sistem perbankan dengan memanfaatkan keuangan digital dimaksudkan untuk memperluas keuangan inklusif. Penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan dana bansos agar dapat diintegrasikan dalam satu kartu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Keputusan tersebut diperkuat Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan Perdirjen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
 
Guna memperkuat koordinasi pelaksanaan bantuan BPNT tersebut, Kemensos menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Bantuan Sosial Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II Tahun 2019, di Golden Tulip Galaxy Hotel Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 25-27 Juli 2019.
 
Program BPNT Kemensos Lebih Tepat Sasaran dan Minim Penyelewengan
 
"Rakor ini bertujuan meningkatkan kapasitas daerah dalam pelaksanaan program bantuan sosial pangan secara sistematis dan komprehensif, serta meningkatkan dukungan dan komitmen semua pihak dalam menunjang keberhasilan program," kata Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah II, I Wayan Wirawan.
 
Lebih lanjut dijelaskan oleh Wayan mengenai manfaat BPNT, yaitu penyimpangan mudah dikontrol, target keluarga penerima manfaat (KPM) lebih tepat, kualitas beras lebih baik, bebas memilih pangan dan harga sesuai KPM, penyaluran lebih mudah, biaya transport dan penyimpanan lebih hemat, serta memperluas inklusi keuangan.
 
Keistimewaan lainnya dari BPNT ialah KPM diberi kebebasan memilih kualitas beras yang dibeli (medium atau premium). Dalam hal penyediaan beras, Kemensos menggandeng Bulog. Bulog akan menjual beras lokal yang berkualitas baik.
 
Program BPNT Kemensos Lebih Tepat Sasaran dan Minim Penyelewengan
 
"Bulog dapat bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk bertemu pemilik e-Warong agar bisa menjadi pemasok dengan menawarkan kualitas, harga, dan pelayanan yang lebih baik bagi e-Warong dan KPM," ujar Wayan.
 
Kemensos menargetkan perluasan BPNT di semua wilayah akan dilakukan pada September 2019. Kemensos fokus melaksanakan BPNT karena program ini terbukti membantu menurunkan angka kemiskinan Indonesia.
 
Program BPNT Kemensos Lebih Tepat Sasaran dan Minim Penyelewengan
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos Andi ZA Dulung (Foto:Dok)
 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 9,41 persen, atau setara dengan 25,14 juta penduduk pada Maret 2019.
 
Jika dibandingkan dengan September 2018 lalu, angka kemiskinan di Indonesia turun 0,25 persen dari 9,66 persen. Artinya, terjadi penurunan dari 9,66 persen ke 9,41 persen, atau turun 530 ribu jumlah penduduk miskin dari rentang September 2018 hingga Maret 2019.
 
"Kunci suksesnya yaitu karena bantuan BPNT terlaksana dengan berpegang pada 6T (tepat sasaran, waktu, harga, jumlah, kualitas dan administrasi). Program ini juga tidak terdengar adanya pemotongan dan minim penyalagunaan," kata Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos Andi ZA Dulung.
 
Hal senada juga dikatakan oleh SKM Bidang Kajian Hukum dan Pengawasan Febri Hendri Antoni Arief. BPNT lebih aman dari kemungkinan penyimpangan.
 
"BPNT menjadi program yang dipertahankan karena pengelolaan yang minim terjadinya penyimpangan. Saya harap BPNT dapat dilaksanakan dengan baik di semua kabupaten/kota untuk mengurangi angka kemiskinan," ucap Febri yang juga mantan aktivis ICW ini.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif