Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya - Medcom.id/Dheri Agriesta.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya - Medcom.id/Dheri Agriesta.

Istilah Plastik Berbayar Menyesatkan

Nasional kantong plastik berbayar kantong plastik
Desi Angriani • 06 Maret 2019 15:45
Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kurang setuju kebijakan kantong plastik berbayar yang kembali diterapkan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Kebijakan tersebut kurang tepat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik di Indonesia.
 
"Kalau konsepnya plastik berbayar, berarti plastiknya boleh asal bayar, bebannya diberikan ke konsumen. Jadi meleset konsepnya," ujar Siti ditemui di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2019.
 
Menurutnya konsep kantong plastik berbayar kurang sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan meski penerapan kebijakan ini mampu mengurangi penggunaan kantong plastik hingga 35-60 persen. Sebab, penerapannya tidak menghasilkan edukasi berkelanjutan ke masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Padahal di konsep lingkungan itu memang keinginan untuk membayar dan mengurangi beban lingkungan karena ada kekhawatiran ada gangguan. Itu konsep yang harus diperbaiki," imbuh dia.
 
Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan menteri terkait pengurangan sampah plastik jenis kantong belanja sekali pakai. Aturan tersebut akan membatasi penggunaan kantong plastik sekaligus menangani penggunaannya. Misal, sampah plastik dijadikan bahan campuran aspal jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
 
(Baca juga:YLKI Minta Plastik Ditangani Secara Radikal)
 
"Nah, sekarang yang sedang dilakukan pemerintah adalah, jadi kurangi sampah itu konsepnya ada dua, satu dikurangi, dua ditangani. Dikurangi dari sumbernya, ditangani supaya tidak tercecer di masyarakat dan di alam," tambah Siti.
 
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menambahkan pemerintah masih mengukur efektivitas dari kebijakan plastik berbayar. Namun pemerintah lebih memprioritaskan penggunaan kantong belanja yang bisa didaur ulang dibandingkan kantong plastik.
 
"Kami masih ingin lihat apakah ini efektif banget atau bagaimana. Kami lebih mau ke daur ulang," ujar Luhut.
 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menargetkan pengurangan timbunan sampah plastik hingga 60 persen pada 2019.
 
Kritik kantong plastik berbayar juga disampaikan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Istilah Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) yang digunakan Aprindo dinilai menyesatkan.
 
"Karena sesungguhnya memang tidak ada kata gratis untuk kantong plastik. Karena semua biaya operasional pelaku usaha sudah dimasukkan dalam cost yang dibebankan pada konsumen lewat harga yang harus dibayar," kata Tulus di Jakarta, Jumat, 1 Maret 2019.

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif