Jenewa: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung penuh Konvensi Internasional tentang Perlindungan Buruh Migran. Sebagai bentuk dukungan, Indonesia telah menerapkan kebijakan 'triple win' dalam menyelesaikan persoalan migran.
Bamsoet mengangkat persoalan migran saat berpidato di acara Pertemuan Parlemen Internasional (Inter-Parliamentary Union/IPU), di Jenewa, Swiss, Minggu, 25 Maret 2018. Ia prihatin permasalahan migrasi dan pengungsi masih menjadi persoalan serius negara-negara di dunia.
"Banyak negara di dunia yang belum mampu menyelesaikan masalah migrasi sendiri," kata Bamsoet, melalui surat elektronik.
Ia memaparkan, laporan Migrasi Internasional pada 2017 menyebutkan setidaknya terdapat 258 juta migran di seluruh dunia. Angka tersebut meningkat dari tahun 2000 sebanyak 173 juta migran.
"Sudah puluhan tahun migrasi dalam skala besar, terutama yang disebabkan oleh konflik bersenjata dan kekerasan. Ini menjadi tantangan yang masih terus dihadapi oleh berbagai negara di dunia,” kata dia.
“Masalah tersebut harus mendapat perhatian serius bagi parlemen anggota IPU untuk bersama dicarikan jalan keluar terbaik."
Di hadapan 1.539 anggota delegasi dari 146 negara yang hadir, Bamsoet menerangkan Indonesia, meski bukan bagian dari negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, telah mengadopsi konvensi itu melalui Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UU ini bertujuan untuk memperkuat penempatan dan perlindungan pekerja migran serta menyediakan landasan hukum yang lebih kuat bagi institusi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
“Di samping itu, Indonesia menerapkan pendekatan 'triple win' dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait migrasi. Pendekatan tersebut tidak hanya mengutamakan kepentingan negara pengirim, tetapi juga negara penerima dan migran," kata Bamsoet.
Baca: Konsensus ASEAN soal Pekerja Migran Dianggap Belum Maksimal
Mantan Ketua Komisi III ini menggambarkan bukti komitmen Indonesia, yakni menampung sebanyak 14.000 pengungsi dan pencari suaka atas dasar pertimbangan kemanusiaan.
"Hal ini mencerminkan komitmen dan kepedulian Indonesia terhadap isu migrasi dan pengungsi. Sebagai negara transit kami juga bekerja sama dengan UNHCR (Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi) dan IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi) dalam menyediakan fasilitas penampungan bagi pengungsi yang sedang menunggu proses pemulangan atau penempatan kembali di negara ketiga," katanya.
Di kancah internasional, lanjut Bamsoet, Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap permasalahan pengungsi, khususnya terkait isu Rohingya di Myanmar. "Kekerasan terhadap kaum Rohingya dalam segala bentuk dan manifestasinya, merupakan ancaman serius bagi keamanan dan perdamaian global."
Menjadi pionir
Ia melanjutkan, Indonesia telah tampil sebagai pionir dalam melakukan langkah-langkah diplomasi yang dibutuhkan untuk membuka akses bagi bantuan kemanusiaan dan transparansi dalam penanganan pengungsi Rohingya. Lembaga bantuan Indonesia juga membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, dan penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya.
"Ini merupakan realisasi konkret dari kunjungan yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada awal 2018 dan pimpinan DPR pada akhir 2017 ke Cox’s Bazaar. Selain Rohingya, Indonesia juga sangat prihatin dengan konflik-konflik yang sampai saat ini belum terselesaikan, seperti di Palestina, Suriah, dan Afghanistan," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama Bamsoet mengajak parlemen anggota IPU untuk membangun komunikasi intensif dan bekerja sama dalam memberikan perlindungan bagi migran reguler dan ireguler. Salah satunya melalui perumusan kebijakan nasional yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak.
"Kami menyadari bahwa mewujudkan hak asasi manusia bagi semua migran merupakan tanggung jawab yang timbul dari kewajiban internasional kita. Karena itulah, kita harus mendukung Global Compact for Migration (GCM) dan Global Compact for Refugees (GCR) yang saat ini telah memasuki putaran kedua pembahasan," paparnya.
Delegasi Indonesia di acara IPU, di Jenewa, Swiss, Minggu, 25 Maret 2018. Foto: Dok
Ia optimistis GCM dan GCR mampu menyelesaikan isu-isu pengungsi dan migrasi. Tak hanya itu, kedua instrumen tersebut diharapkan dapat pula mendorong tercapainya target-target tujuan pembangunan berkelanjutan. Sehingga setiap individu dapat memetik manfaat dari agenda pembangunan global dan tidak ada seorang pun yang tertinggal.
"Kami percaya IPU memiliki kapasitas yang memadai dalam mendorong lahirnya instrumen internasional seperti GCM dan GCR yang dapat lebih mengakomodiasi kepentingan negara pengirim, negara penerima, dan migran secara proporsional. Kami juga berharap agar sidang-sidang IPU tidak hanya menghasilkan resolusi, tetapi memberi dampak langsung pada perdamaian dan kesejahteraan masyarakat.”
“Karena, itulah tugas utama kita sebagai wakil rakyat. Bukan hanya resolusi yang kita butuhkan, tetapi evaluasi dan kerja nyata," imbuhnya.
Sidang ke-138 IPU dipimpin langsung oleh Presiden IPU Gabriela Cuevas Barron dan Sekretaris Jenderal IPU Martin Chunggong dan dihadiri 69 ketua parlemen dunia serta 1.539 anggota delegasi dari 146 negara. Di pertemuan ini Indonesia diwakili 12 anggota delegasi dan 3 adviser dari DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.
Selain Pimpinan dan anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), Nurhayati Assegaf, Bara Hasibuan, dan Budisatrio Djiwandono; juga turut ikut dalam rombongan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah; serta Anggota DPR Ahmad Sahroni, Muhammad Misbakhun, Agun Gunanjar Sudarsa, dan Johnny Plate.
Pertemuan rutin ini dimanfaatkan Bamsoet untuk menyampaikan undangan kepada seluruh anggota delegasi IPU agar menghadiri Forum kedua Parlemen Sedunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Energies For All) yang akan diselenggarakan di Bali pada 12-13 September 2018.
“Forum ini merupakan satu-satunya forum antarparlemen yang mengangkat isu pembangunan berkelanjutan secara spesifik,” kata Bamsoet.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/lKYX6DQk" allowfullscreen></iframe>
Jenewa: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung penuh Konvensi Internasional tentang Perlindungan Buruh Migran. Sebagai bentuk dukungan, Indonesia telah menerapkan kebijakan 'triple win' dalam menyelesaikan persoalan migran.
Bamsoet mengangkat persoalan migran saat berpidato di acara Pertemuan Parlemen Internasional (Inter-Parliamentary Union/IPU), di Jenewa, Swiss, Minggu, 25 Maret 2018. Ia prihatin permasalahan migrasi dan pengungsi masih menjadi persoalan serius negara-negara di dunia.
"Banyak negara di dunia yang belum mampu menyelesaikan masalah migrasi sendiri," kata Bamsoet, melalui surat elektronik.
Ia memaparkan, laporan Migrasi Internasional pada 2017 menyebutkan setidaknya terdapat 258 juta migran di seluruh dunia. Angka tersebut meningkat dari tahun 2000 sebanyak 173 juta migran.
"Sudah puluhan tahun migrasi dalam skala besar, terutama yang disebabkan oleh konflik bersenjata dan kekerasan. Ini menjadi tantangan yang masih terus dihadapi oleh berbagai negara di dunia,” kata dia.
“Masalah tersebut harus mendapat perhatian serius bagi parlemen anggota IPU untuk bersama dicarikan jalan keluar terbaik."
Di hadapan 1.539 anggota delegasi dari 146 negara yang hadir, Bamsoet menerangkan Indonesia, meski bukan bagian dari negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, telah mengadopsi konvensi itu melalui Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UU ini bertujuan untuk memperkuat penempatan dan perlindungan pekerja migran serta menyediakan landasan hukum yang lebih kuat bagi institusi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
“Di samping itu, Indonesia menerapkan pendekatan 'triple win' dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait migrasi. Pendekatan tersebut tidak hanya mengutamakan kepentingan negara pengirim, tetapi juga negara penerima dan migran," kata Bamsoet.
Baca:
Konsensus ASEAN soal Pekerja Migran Dianggap Belum Maksimal
Mantan Ketua Komisi III ini menggambarkan bukti komitmen Indonesia, yakni menampung sebanyak 14.000 pengungsi dan pencari suaka atas dasar pertimbangan kemanusiaan.
"Hal ini mencerminkan komitmen dan kepedulian Indonesia terhadap isu migrasi dan pengungsi. Sebagai negara transit kami juga bekerja sama dengan UNHCR (Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi) dan IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi) dalam menyediakan fasilitas penampungan bagi pengungsi yang sedang menunggu proses pemulangan atau penempatan kembali di negara ketiga," katanya.
Di kancah internasional, lanjut Bamsoet, Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap permasalahan pengungsi, khususnya terkait isu Rohingya di Myanmar. "Kekerasan terhadap kaum Rohingya dalam segala bentuk dan manifestasinya, merupakan ancaman serius bagi keamanan dan perdamaian global."
Menjadi pionir
Ia melanjutkan, Indonesia telah tampil sebagai pionir dalam melakukan langkah-langkah diplomasi yang dibutuhkan untuk membuka akses bagi bantuan kemanusiaan dan transparansi dalam penanganan pengungsi Rohingya. Lembaga bantuan Indonesia juga membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, dan penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya.
"Ini merupakan realisasi konkret dari kunjungan yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada awal 2018 dan pimpinan DPR pada akhir 2017 ke Cox’s Bazaar. Selain Rohingya, Indonesia juga sangat prihatin dengan konflik-konflik yang sampai saat ini belum terselesaikan, seperti di Palestina, Suriah, dan Afghanistan," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama Bamsoet mengajak parlemen anggota IPU untuk membangun komunikasi intensif dan bekerja sama dalam memberikan perlindungan bagi migran reguler dan ireguler. Salah satunya melalui perumusan kebijakan nasional yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak.
"Kami menyadari bahwa mewujudkan hak asasi manusia bagi semua migran merupakan tanggung jawab yang timbul dari kewajiban internasional kita. Karena itulah, kita harus mendukung Global Compact for Migration (GCM) dan Global Compact for Refugees (GCR) yang saat ini telah memasuki putaran kedua pembahasan," paparnya.
Delegasi Indonesia di acara IPU, di Jenewa, Swiss, Minggu, 25 Maret 2018. Foto: Dok
Ia optimistis GCM dan GCR mampu menyelesaikan isu-isu pengungsi dan migrasi. Tak hanya itu, kedua instrumen tersebut diharapkan dapat pula mendorong tercapainya target-target tujuan pembangunan berkelanjutan. Sehingga setiap individu dapat memetik manfaat dari agenda pembangunan global dan tidak ada seorang pun yang tertinggal.
"Kami percaya IPU memiliki kapasitas yang memadai dalam mendorong lahirnya instrumen internasional seperti GCM dan GCR yang dapat lebih mengakomodiasi kepentingan negara pengirim, negara penerima, dan migran secara proporsional. Kami juga berharap agar sidang-sidang IPU tidak hanya menghasilkan resolusi, tetapi memberi dampak langsung pada perdamaian dan kesejahteraan masyarakat.”
“Karena, itulah tugas utama kita sebagai wakil rakyat. Bukan hanya resolusi yang kita butuhkan, tetapi evaluasi dan kerja nyata," imbuhnya.
Sidang ke-138 IPU dipimpin langsung oleh Presiden IPU Gabriela Cuevas Barron dan Sekretaris Jenderal IPU Martin Chunggong dan dihadiri 69 ketua parlemen dunia serta 1.539 anggota delegasi dari 146 negara. Di pertemuan ini Indonesia diwakili 12 anggota delegasi dan 3 adviser dari DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.
Selain Pimpinan dan anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), Nurhayati Assegaf, Bara Hasibuan, dan Budisatrio Djiwandono; juga turut ikut dalam rombongan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah; serta Anggota DPR Ahmad Sahroni, Muhammad Misbakhun, Agun Gunanjar Sudarsa, dan Johnny Plate.
Pertemuan rutin ini dimanfaatkan Bamsoet untuk menyampaikan undangan kepada seluruh anggota delegasi IPU agar menghadiri Forum kedua Parlemen Sedunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Energies For All) yang akan diselenggarakan di Bali pada 12-13 September 2018.
“Forum ini merupakan satu-satunya forum antarparlemen yang mengangkat isu pembangunan berkelanjutan secara spesifik,” kata Bamsoet.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
