Jakarta: Perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar harga tes swab polymerase chain reaction (PCR) menjadi Rp300 ribu disambut positif. Hal itu disebut akan semakin menurunkan risiko penularan covid-19.
"Yang jelas, kalau masyarakat dapat mengakses PCR dengan lebih mudah, banyak tersedia, murah, dan para penumpang pesawat sudah PCR negatif, maka tentu akan menurunkan risiko penularan di pesawat. Juga ketika antre di bandara,” kata Guru Besar Fakultas Kedokteran UI (FKUI) Tjandra Yoga Aditama, Senin, 25 Oktober 2021.
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra pun menilai positif perintah presiden itu. "Sebenarnya sudah lebih baik," ujar Hermawan.
Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus covid-19 atau gelombang ketiga. Di antaranya, memperkuat testing dan tracing. Dia menilai testing dan tracing adalah cara kendali yang utama.
Kemudian, menahan mobilitas masyarakat. Lalu, alat tes Covid-19 harus disiapkan dan meningkatkan vaksinasi. "Protokol kesehatan harus dijaga, jangan ada pelonggaran terhadap protokol kesehatan, minimal yang 3M,” katanya.
Baca: Jokowi Perintahkan Tes PCR Jadi Rp300 Ribu, Berlaku 3x24 Jam
Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan semua penanganan covid-19 di Indonesia harus dijalankan sesuai perintah presiden.
“Dalam situasi saat ini, kita tidak boleh memberi toleransi kepada orang-orang yang dengan sengaja tidak menjalankan perintah Presiden Jokowi. Yang dibutuhkan kesatuan gerak kita untuk menaati perintah dari pimpinan negara kita dalam rangka upaya kita untuk bisa menangani pandemi covid-19 dengan baik,” kata Melkiades.
Dia juga meminta pimpinan Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait memberikan seruan yang luas untuk berbagai pihak agar harga tes PCR sesuai dengan perintah presiden itu.
"Kita mesti membuka ruang yang seluas-luasnya agar berbagai pihak yang mampu mengupayakan adanya alat Swab PCR yang bagus, murah, terjangkau, ada di seluruh negeri ini, kota, kabupaten, daerah penghubung, bisa di NTT," ujar dia.
Jakarta: Perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar harga tes swab polymerase chain reaction (
PCR) menjadi Rp300 ribu disambut positif. Hal itu disebut akan semakin menurunkan risiko penularan
covid-19.
"Yang jelas, kalau masyarakat dapat mengakses PCR dengan lebih mudah, banyak tersedia, murah, dan para penumpang pesawat sudah PCR negatif, maka tentu akan menurunkan risiko penularan di pesawat. Juga ketika antre di bandara,” kata Guru Besar Fakultas Kedokteran UI (FKUI) Tjandra Yoga Aditama, Senin, 25 Oktober 2021.
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra pun menilai positif perintah presiden itu. "Sebenarnya sudah lebih baik," ujar Hermawan.
Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus covid-19 atau gelombang ketiga. Di antaranya, memperkuat
testing dan
tracing. Dia menilai
testing dan
tracing adalah cara kendali yang utama.
Kemudian, menahan mobilitas masyarakat. Lalu, alat tes Covid-19 harus disiapkan dan meningkatkan vaksinasi. "Protokol kesehatan harus dijaga, jangan ada pelonggaran terhadap protokol kesehatan, minimal yang 3M,” katanya.
Baca:
Jokowi Perintahkan Tes PCR Jadi Rp300 Ribu, Berlaku 3x24 Jam
Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan semua penanganan covid-19 di Indonesia harus dijalankan sesuai perintah presiden.
“Dalam situasi saat ini, kita tidak boleh memberi toleransi kepada orang-orang yang dengan sengaja tidak menjalankan perintah Presiden Jokowi. Yang dibutuhkan kesatuan gerak kita untuk menaati perintah dari pimpinan negara kita dalam rangka upaya kita untuk bisa menangani pandemi covid-19 dengan baik,” kata Melkiades.
Dia juga meminta pimpinan Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait memberikan seruan yang luas untuk berbagai pihak agar harga tes PCR sesuai dengan perintah presiden itu.
"Kita mesti membuka ruang yang seluas-luasnya agar berbagai pihak yang mampu mengupayakan adanya alat Swab PCR yang bagus, murah, terjangkau, ada di seluruh negeri ini, kota, kabupaten, daerah penghubung, bisa di NTT," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)