Jakarta: Peneliti Populi Center Nurul Fatin Afifah menyebut sebagian masyarakat belum memahami sepenuhnya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Akhirnya, mereka mengalami panic buying atau membeli barang dalam jumlah besar.
"Padahal pemerintah sudah jelas memberikan peratuan, seperti toko kelontong, toko swalayan, itu bisa tetap buka sampai jam delapan malam, apotek dibolehkan 24 jam," ujar Nurul dalam diskusi virtual, Sabtu, 3 Juli 2021.
Menurut dia, masyarakat enggan mengetahui lebih dalam terkait PPKM darurat. Masyarakat lebih percaya informasi di media sosial atau di grup WhatsApp yang belum tentu benar.
Baca: Pemerintah Diminta Memastikan Distribusi Bansos Tepat Sasaran
"Jadi suka ada kata-kata yang terprovokasi, tanpa mencari tahu kebenarannya apa yang dilarang dan diperbolehkan oleh pemerintah dalam kebijakan PPKM darurat," tutur dia.
Kondisi tersebut dinilai menyebabkan kebijakan PPKM darurat tidak maksimal. Sejatinya, peran masyarakat dibutuhkan. Publik diminta mengetahui hal yang dilarang dan diperbolehkan selama PPKM darurat.
"Jadi kembali ke masyarakat, perlu ada informasi yang benar-benar mengedukasi masyarakat sampai level bawah, RT dan RW, untuk memberikan ketenangan," jelas dia.
Jakarta: Peneliti Populi Center Nurul Fatin Afifah menyebut sebagian masyarakat belum memahami sepenuhnya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (
PPKM) darurat. Akhirnya, mereka mengalami
panic buying atau membeli barang dalam jumlah besar.
"Padahal pemerintah sudah jelas memberikan peratuan, seperti toko kelontong, toko swalayan, itu bisa tetap buka sampai jam delapan malam, apotek dibolehkan 24 jam," ujar Nurul dalam diskusi virtual, Sabtu, 3 Juli 2021.
Menurut dia, masyarakat enggan mengetahui lebih dalam terkait
PPKM darurat. Masyarakat lebih percaya informasi di media sosial atau di grup WhatsApp yang belum tentu benar.
Baca:
Pemerintah Diminta Memastikan Distribusi Bansos Tepat Sasaran
"Jadi suka ada kata-kata yang terprovokasi, tanpa mencari tahu kebenarannya apa yang dilarang dan diperbolehkan oleh pemerintah dalam kebijakan PPKM darurat," tutur dia.
Kondisi tersebut dinilai menyebabkan kebijakan PPKM darurat tidak maksimal. Sejatinya, peran masyarakat dibutuhkan. Publik diminta mengetahui hal yang dilarang dan diperbolehkan selama PPKM darurat.
"Jadi kembali ke masyarakat, perlu ada informasi yang benar-benar mengedukasi masyarakat sampai level bawah, RT dan RW, untuk memberikan ketenangan," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
