Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ketimpangan infrastruktur atau fasilitas kesehatan adalah masalah utama yang menghambat penurunan angka penderita stunting di Indonesia. Yakni fasilitas kesehatan yang tidak merata.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat ada sekitar 300 ribu posyandu dan 10.200 puskesmas. Jika dibandingkan dengan total balita di Indonesia yang mencapai 21,8 juta jiwa, artinya setiap satu posyandu bisa melayani 72 anak.
"Sebetulnya infrastruktur lembaga yang kita miliki kalau digerakkan betul dan bisa bergerak dengan baik, mudah menyelesaikan persoalan ini. Problemnya, puskesmas, posyandu tidak tersebar merata. Ada yang satu kecamatan punya tujuh. Ada yang satu kecamatan punya dua. Ada yang satu kecamatan kurang dari satu. Pemerataan ini yang harus dilihat," jelas Jokowi saat membuka Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, dan Penurunan Stunting di Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023.
Selain itu, masalah lain adalah kurangnya peralatan medis seperti USG dan alat timbang. Menurut Presiden, dengan anggaran yang dimiliki, Kemenkes seharusnya bisa menyuplai secara maksimal semua kebutuhan ke seluruh puskesmas dan posyandu di Indonesia.
"Anggaran Kemenkes berapa sih? Kan gede banget. Tahun ini diberikan semuanya, lah. Timbangan harganya berapa sih? USG harganya berapa? Kan murah banget. Masa tidak bisa membelikan, negara sebesar ini? Masa tidak bisa setiap posyandu ada? Tahun ini mesti diselesaikan semua," tegas Kepala Negara.
Berdasarkan data Kemenkes, jumlah penderita stunting di Indonesia per akhir 2022 sebesar 21,26%. Meski sudah turun drastis dari 37% di 2014, Jokowi menganggap angka itu masih jauh dari target 14% di 2024.
"Target 14% di 2024 harus bisa kita capai. Saya yakin dengan kekuatan bersama, semua bergerak, angka itu tidaj sulit untuk dicapai," ungkap mantan Wali Kota Solo itu.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) mengungkapkan ketimpangan infrastruktur atau fasilitas kesehatan adalah masalah utama yang menghambat penurunan angka penderita
stunting di Indonesia. Yakni fasilitas
kesehatan yang tidak merata.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat ada sekitar 300 ribu posyandu dan 10.200 puskesmas. Jika dibandingkan dengan total balita di Indonesia yang mencapai 21,8 juta jiwa, artinya setiap satu posyandu bisa melayani 72 anak.
"Sebetulnya infrastruktur lembaga yang kita miliki kalau digerakkan betul dan bisa bergerak dengan baik, mudah menyelesaikan persoalan ini. Problemnya, puskesmas, posyandu tidak tersebar merata. Ada yang satu kecamatan punya tujuh. Ada yang satu kecamatan punya dua. Ada yang satu kecamatan kurang dari satu. Pemerataan ini yang harus dilihat," jelas Jokowi saat membuka Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, dan Penurunan Stunting di Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023.
Selain itu, masalah lain adalah kurangnya peralatan medis seperti USG dan alat timbang. Menurut Presiden, dengan anggaran yang dimiliki, Kemenkes seharusnya bisa menyuplai secara maksimal semua kebutuhan ke seluruh puskesmas dan posyandu di Indonesia.
"Anggaran Kemenkes berapa sih? Kan gede banget. Tahun ini diberikan semuanya, lah. Timbangan harganya berapa sih? USG harganya berapa? Kan murah banget. Masa tidak bisa membelikan, negara sebesar ini? Masa tidak bisa setiap posyandu ada? Tahun ini mesti diselesaikan semua," tegas Kepala Negara.
Berdasarkan data Kemenkes, jumlah penderita stunting di Indonesia per akhir 2022 sebesar 21,26%. Meski sudah turun drastis dari 37% di 2014, Jokowi menganggap angka itu masih jauh dari target 14% di 2024.
"Target 14% di 2024 harus bisa kita capai. Saya yakin dengan kekuatan bersama, semua bergerak, angka itu tidaj sulit untuk dicapai," ungkap mantan Wali Kota Solo itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
