Jakarta: Polemik terkait perintah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) agar anggota Paskibraka 2024 melepas jilbab, saat pengukuhan di IKN berlarut. Ketua Bidang Perempuan Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), Rafika menilai aturan tersebut kontradiktif dengan nilai Pancasila.
"Keinginan BPIP untuk diseragamkan dengan uniform dalam hal ini dipaksa untuk melepas hijab dengan alasan 'kesukarelaan' sangat kontradiktif dengan nilai Pancasila. Ancaman yang dibalut dengan doktrin berkedok pancasilais dan nasionalisme," kata Rafika dalam keterangan yang dikutip Kamis, 15 Agustus 2024.
Menurut Rafika, momentum perayaan kemerdekaan Indonesia seharusnya dimaknai sebagai kemerdekaan di segala bidang. Termasuk, dalam kebebasan dalam berketuhanan dan berkeyakinan.
Rafika mengatakan pemaknaan kemerdekaan bukan dengan mengatur dan menyeragamkan cara berpakaian orang. Apalagi, keseragaman itu sampai mempertaruhkan tanggung jawab mereka sebagai hamba Tuhan.
Rafika berharap BPIP segera mengevaluasi segala kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. "Belum terlambat bagi BPIP untuk melakukan hal yang benar, kita berharap agar upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024 di IKN, anggota Paskibraka Putri tetap dibolehkan memakai hijab," ujar Ketua Bidang Perempuan PP KAMMI.
Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah, menilai kejadian ini mengancam keharmonisan bangsa. Bahkan dirinya mengultimatum BPIP.
"Mengingat sangat fundamentalnya hal ini, BPIP harus segera berbenah. Persoalan ini serius dan mengancam keharmonisan bangsa. Jika sampai pada pelaksanaan HUT kemerdekaan Indonesia masih terjadi diskriminasi, maka jangan salahkan KAMMI jika seluruh kader kammi beserta elemen bangsa akan turun kejalan dan menuntut BPIP untuk dibubarkan," tegas Jundi.
Diketahui Sejak 2022 lalu, penanggungjawab Paskibraka berada di tangan BPIP. Lembaga ini yang merekrut anggota Paskibraka 2024 yang berasal dari perwakilan 38 provinsi.
Jakarta: Polemik terkait perintah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (
BPIP) agar anggota Paskibraka 2024 melepas jilbab, saat pengukuhan di IKN berlarut. Ketua Bidang Perempuan Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), Rafika menilai aturan tersebut kontradiktif dengan nilai
Pancasila.
"Keinginan BPIP untuk diseragamkan dengan
uniform dalam hal ini dipaksa untuk melepas hijab dengan alasan 'kesukarelaan' sangat kontradiktif dengan nilai Pancasila. Ancaman yang dibalut dengan doktrin berkedok pancasilais dan nasionalisme," kata Rafika dalam keterangan yang dikutip Kamis, 15 Agustus 2024.
Menurut Rafika, momentum perayaan kemerdekaan Indonesia seharusnya dimaknai sebagai kemerdekaan di segala bidang. Termasuk, dalam kebebasan dalam berketuhanan dan berkeyakinan.
Rafika mengatakan pemaknaan kemerdekaan bukan dengan mengatur dan menyeragamkan cara berpakaian orang. Apalagi, keseragaman itu sampai mempertaruhkan tanggung jawab mereka sebagai hamba Tuhan.
Rafika berharap BPIP segera mengevaluasi segala kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. "Belum terlambat bagi BPIP untuk melakukan hal yang benar, kita berharap agar upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024 di IKN, anggota Paskibraka Putri tetap dibolehkan memakai hijab," ujar Ketua Bidang Perempuan PP KAMMI.
Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah, menilai kejadian ini mengancam keharmonisan bangsa. Bahkan dirinya mengultimatum BPIP.
"Mengingat sangat fundamentalnya hal ini, BPIP harus segera berbenah. Persoalan ini serius dan mengancam keharmonisan bangsa. Jika sampai pada pelaksanaan HUT kemerdekaan Indonesia masih terjadi diskriminasi, maka jangan salahkan KAMMI jika seluruh kader kammi beserta elemen bangsa akan turun kejalan dan menuntut BPIP untuk dibubarkan," tegas Jundi.
Diketahui Sejak 2022 lalu, penanggungjawab Paskibraka berada di tangan BPIP. Lembaga ini yang merekrut anggota Paskibraka 2024 yang berasal dari perwakilan 38 provinsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
