Pemerintah Jangan Buat Pelanggaran HAM Jadi Komoditas Politik

Jakarta: Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro meminta pemerintah tidak menjadikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebagai komoditas politik. Pemerintah harus serius menyelesaikan kasus ini. "Jadi menurut saya, jangan hal itu (pelanggaran HAM) dijadikan lagi komoditas politik," ujar Siti di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019. Isu HAM terus diangkat saat kampanye. Namun, pemerintah tak kunjung mengakhiri masalah ini. Siti meminta pemerinta bekerja secara optimal dalam mengusut kasus pelanggaran HAM. Pihak yang berkepentingan dapat dilibatkan dalam menyelesaikan masalah ini. "Kemarin saya rasa masih kurang pelibatannya. Mestinya ada pelibatan elemen yang ada, apalagi yang perhatian terhadap isu HAM," tutur dia. Siti berharap pembentukan RUU Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) dapat memberikan kepastian hukum dalam pelanggaran HAM. "Di Indonesia yang sangat mendambakan adanya kepastian hukum atau untuk pelanggaran HAM," kata dia.