Jakarta: Pemerintah diminta mengubah paradigma soal infrastruktur transportasi. Pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada manusia, bukan kendaraan bermotor.
"Paradigma menyediakan ruang jalan untuk kendaraan perlu diubah menjadi penyediaan dan perancangan ruang untuk pergerakan manusia," kata pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, dalam diskusi virtual, Selasa, 17 November 2020.
Djoko mengatakan saat ini pemerintah berorientasi pada infrastruktur kendaraan bermotor. Sehingga, fasilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda terbengkalai.
"Harusnya urutannya mengutamakan pejalan kaki, pesepeda, angkutan umum, baru kendaraan bermotor," ujar dia.
Djoko mafhum infrastruktur yang dibangun, terutama di kota besar, kadung untuk kendaraan bermotor. Namun, bukan berarti pemerintah kehabisan akal.
Baca: Kemenhub Minta Pemda Sediakan Fasilitas Buat Sepeda
Pekerjaan rumah (PR) pemerintah, kata Djoko, bisa dimulai dengan menyelesaikan dua masalah yang menjamur. Yakni, mengubah kebiasaan masyarakat yang parkir di tepi jalan dan pengendara sepeda motor yang semrawut di jalanan.
Setelah berhasil menertibkan dua masalah itu, pemerintah bisa mulai membangun fasilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda. Djoko mencontohkan Solo yang memiliki 30 kilometer jalur lambat yang dikhususkan bagi pesepeda.
"Idealnya jalur pesepeda minimal tiga kilometer dan jalur pejalan kaki minimal 500 meter. Tapi di kita rata-rata 100 meter," kata Djoko.
Djoko juga mengingatkan agar pemerintah menjamin keamanan dan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Misalnya membuat rambu-rambu yang jelas serta berani menindak pelanggar lalu lintas.
"Ini untuk memproteksi dan sebagai jaminan keamanan," kata dia.
Jakarta: Pemerintah diminta mengubah paradigma soal
infrastruktur transportasi. Pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada manusia, bukan kendaraan bermotor.
"Paradigma menyediakan ruang jalan untuk kendaraan perlu diubah menjadi penyediaan dan perancangan ruang untuk pergerakan manusia," kata pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, dalam diskusi virtual, Selasa, 17 November 2020.
Djoko mengatakan saat ini pemerintah berorientasi pada infrastruktur kendaraan bermotor. Sehingga, fasilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda terbengkalai.
"Harusnya urutannya mengutamakan pejalan kaki, pesepeda, angkutan umum, baru kendaraan bermotor," ujar dia.
Djoko mafhum infrastruktur yang dibangun, terutama di kota besar, kadung untuk kendaraan bermotor. Namun, bukan berarti pemerintah kehabisan akal.
Baca:
Kemenhub Minta Pemda Sediakan Fasilitas Buat Sepeda
Pekerjaan rumah (PR) pemerintah, kata Djoko, bisa dimulai dengan menyelesaikan dua masalah yang menjamur. Yakni, mengubah kebiasaan masyarakat yang parkir di tepi jalan dan pengendara sepeda motor yang semrawut di jalanan.
Setelah berhasil menertibkan dua masalah itu, pemerintah bisa mulai membangun fasilitas bagi pejalan kaki dan
pesepeda. Djoko mencontohkan Solo yang memiliki 30 kilometer jalur lambat yang dikhususkan bagi pesepeda.
"Idealnya jalur pesepeda minimal tiga kilometer dan jalur pejalan kaki minimal 500 meter. Tapi di kita rata-rata 100 meter," kata Djoko.
Djoko juga mengingatkan agar pemerintah menjamin keamanan dan keselamatan pejalan kaki dan
pesepeda. Misalnya membuat rambu-rambu yang jelas serta berani menindak pelanggar lalu lintas.
"Ini untuk memproteksi dan sebagai jaminan keamanan," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
