Jakarta: Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai keberadaan area penyangga atau buffer zone di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang sangat penting. Di area tersebut harus steril, dalam arti tidak boleh ada permukiman guna menghindarkan adanya korban jiwa jika terjadi ledakan.
"Area penyangga itu sudah diatur Pertamina. Tujuannya, jika terjadi kebakaran atau ledakan tidak menimbulkan korban jiwa. Makanya harus bebas dari permukiman,” katanya dilansir dari Antara, Senin, 13 Maret 2023.
Namun, menurut dia, dalam perkembangannya warga terus mendekati area penyangga. Bahkan saat ini sudah dipenuhi penduduk sehingga hanya dibatasi oleh tembok beton.
"Yang tadinya dipergunakan sebagai area penyangga, akhirnya rumah warga menempel. Nah, sekarang meledak. Yang harusnya tidak sampai ada korban penduduk, menjadi ada korban," ujar Agus.
Agus menjelaskan lahan tersebut memang milik Pertamina. TBBM Plumpang dibangun sejak tahun 1970-an dan memiliki luas sekitar 150 hektare. Sebanyak 70 hektare di antaranya digunakan untuk fasilitas Pertamina dan 80 hektare sisanya sebagai daerah penyangga.
"Nah, yang 80 hektare sebagai penyangga tersebut, kemudian diokupansi masyarakat dengan berbagai macam cara. Akibatnya, luasan kawasan TBBM Plumpang berkurang jauh sekali," kata dia.
Pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono Joga menyebutkan TBBM Plumpang sudah ada sejak 1974. Keberadaannya sesuai Rencana Induk Jakarta 1965-1985.
Jarak TBBM Plumpang ke Pelabuhan Tanjung Priok ditata sejauh lima kilometer. Ketika itu, tanah sekitar depo juga masih kosong dan berupa rawa sehingga tidak ada permukiman.
"Jadi sudah ditaruh plotnya lokasi dekat dengan distribusi dan pada saat 1974, Rencana Induk Jakarta 1965-1985 sudah menempatkan kiri kanannya sejauh 1-2 km bebas dari permukiman. Secara teknis tata ruang sudah tepat. Bahkan dalam Rencana Umum Tata Ruang 1985–2005 posisi tersebut tetap dipertahankan,” kata dia.
Baca: Jangan Khawatir! Pertamina Tanggung Uang Kontrakan Korban Kebakaran Depo
Nirwono menyebutkan perubahan tata ruang terjadi sejak 1990-2000 dan sampai sekarang permukiman warga semakin mendekat dan merapat dengan depo Pertamina.
"Kalau tadinya 1–2 kilometer bebas permukiman, dalam 20 tahun terakhir malah semakin merapat dengan depo. Ini lebih kepada faktor ekonomi. Karena depo ini kan mengundang untuk kebutuhan warung, tempat tinggal, dan sebagainya," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai keberadaan area penyangga atau
buffer zone di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang sangat penting. Di area tersebut harus steril, dalam arti tidak boleh ada permukiman guna menghindarkan adanya korban jiwa jika terjadi ledakan.
"Area penyangga itu sudah diatur
Pertamina. Tujuannya, jika terjadi kebakaran atau ledakan tidak menimbulkan korban jiwa. Makanya harus bebas dari permukiman,” katanya dilansir dari
Antara, Senin, 13 Maret 2023.
Namun, menurut dia, dalam perkembangannya warga terus mendekati area penyangga. Bahkan saat ini sudah dipenuhi penduduk sehingga hanya dibatasi oleh tembok beton.
"Yang tadinya dipergunakan sebagai area penyangga, akhirnya rumah warga menempel. Nah, sekarang meledak. Yang harusnya tidak sampai ada korban penduduk, menjadi ada korban," ujar Agus.
Agus menjelaskan lahan tersebut memang milik Pertamina. TBBM Plumpang dibangun sejak tahun 1970-an dan memiliki luas sekitar 150 hektare. Sebanyak 70 hektare di antaranya digunakan untuk fasilitas Pertamina dan 80 hektare sisanya sebagai daerah penyangga.
"Nah, yang 80 hektare sebagai penyangga tersebut, kemudian diokupansi masyarakat dengan berbagai macam cara. Akibatnya, luasan kawasan TBBM Plumpang berkurang jauh sekali," kata dia.
Pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono Joga menyebutkan TBBM Plumpang sudah ada sejak 1974. Keberadaannya sesuai Rencana Induk Jakarta 1965-1985.
Jarak TBBM Plumpang ke Pelabuhan Tanjung Priok ditata sejauh lima kilometer. Ketika itu, tanah sekitar depo juga masih kosong dan berupa rawa sehingga tidak ada permukiman.
"Jadi sudah ditaruh plotnya lokasi dekat dengan distribusi dan pada saat 1974, Rencana Induk Jakarta 1965-1985 sudah menempatkan kiri kanannya sejauh 1-2 km bebas dari permukiman. Secara teknis tata ruang sudah tepat. Bahkan dalam Rencana Umum Tata Ruang 1985–2005 posisi tersebut tetap dipertahankan,” kata dia.
Baca: Jangan Khawatir! Pertamina Tanggung Uang Kontrakan Korban Kebakaran Depo
Nirwono menyebutkan perubahan tata ruang terjadi sejak 1990-2000 dan sampai sekarang permukiman warga semakin mendekat dan merapat dengan depo Pertamina.
"Kalau tadinya 1–2 kilometer bebas permukiman, dalam 20 tahun terakhir malah semakin merapat dengan depo. Ini lebih kepada faktor ekonomi. Karena depo ini kan mengundang untuk kebutuhan warung, tempat tinggal, dan sebagainya," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
