Jakarta: Layanan keimigrasian sempat lumpuh karena Pusat Dana Nasional Sementara (PDNS) diserang ransomware. Namun, serangan tersebut tak menimbulkan kerugian terhadap Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
“Kalau dari sisi finansial tentukan kita organisasi pemerintah, tidak menghitung dalam hal kerugiannya, di sini kita hanya masalah waktu dan pressure karena layanan publik saja, tidak dalam konteks finansial,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024.
Silmy melanjutkan serangan ransomware terhadap PDNS tak mengakibatkan pembatalan penerbangan. Namun, serangan siber tersebut mengakibatkan gangguan layanan keimigrasian.
“Kalau ditanya soal komplain masyarakat, ya pasti, mereka kan masyarakat harus mendapat layanan yang maksimal. Jadi saya sampaikan sekali lagi tidak ada kerugian yang kita hitung, dan kita juga bukan organisasi komersial, kita layanan publik,” ucap Silmy.
Sebagai upaya untuk mencegah hal ini kembali terjadi, Silmy mengatakan pihaknya akan membuat sistem data pribadi. Sistem ini bersifat realtime dengan PDN sehingga jika hal serupa terjadi, pelayanan keimigrasian bisa terus berjalan.
Jakarta: Layanan
keimigrasian sempat lumpuh karena Pusat Dana Nasional Sementara (
PDNS) diserang ransomware. Namun, serangan tersebut tak menimbulkan kerugian terhadap Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
“Kalau dari sisi finansial tentukan kita organisasi pemerintah, tidak menghitung dalam hal kerugiannya, di sini kita hanya masalah waktu dan pressure karena layanan publik saja, tidak dalam konteks finansial,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi
Kemenkumham Silmy Karim dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024.
Silmy melanjutkan serangan ransomware terhadap PDNS tak mengakibatkan pembatalan penerbangan. Namun,
serangan siber tersebut mengakibatkan gangguan layanan keimigrasian.
“Kalau ditanya soal komplain masyarakat, ya pasti, mereka kan masyarakat harus mendapat layanan yang maksimal. Jadi saya sampaikan sekali lagi tidak ada kerugian yang kita hitung, dan kita juga bukan organisasi komersial, kita layanan publik,” ucap Silmy.
Sebagai upaya untuk mencegah hal ini kembali terjadi, Silmy mengatakan pihaknya akan membuat sistem data pribadi. Sistem ini bersifat realtime dengan PDN sehingga jika hal serupa terjadi, pelayanan keimigrasian bisa terus berjalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
