4 Poin Amien Rais soal Blunder Jokowi Beri Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan

Jakarta: Pemerintah memberikan akses tambang kepada ormas keagamaan lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Beleid itu diteken Presiden Jokowi pada 30 Mei 2024.   Dalam aturan itu, pemerintah menyisipkan tambahan satu pasal, yakni pasal 83A. Pasal 83A ayat 1 berbunyi, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.  Hal ini turut disorot oleh tokoh Reformasi, Amien Rais. Ia menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak perlu mengeluarkan kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada badan usaha organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Menurut dia, Jokowi sebaiknya membantu proses peralihan pemerintahan ke presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.  "Jadi ini masih ada waktu begitu, Pak Jokowi menyelesaikan transfer authority-nya itu, duduk manis membantu Pak Prabowo Subianto," kata Amien dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Amien Rais Cemas Tambang Ormas', Minggu, 9 Juni 2024.    Amien Rais membeberkan beberapa poin penting terkait dengan izin ormas mengelola tambang: 1. Berpotensi jadi blunder Jokowi Ketua MPR periode 1999-2004 itu berharap Jokowi memperhatikan berbagai kebijakan yang akan dikeluarkannya agar tak disorot publik. Terlebih di ujung masa pemerintahannya, kebijakan seperti ini bisa jadi blunder untuk dirinya sendiri. "Khusus untuk Pak Jokowi ini kalau masih terus begitu mungkin ini contoh pertama kali presiden yang akan di-kecrek dalam bahasa Jawanya itu, ya mudah-mudahan tidak, saya juga tidak tega. Ini akan jadi tontonan cemooh tontonan ejekan dari dunia internasional, mudah-mudahan tidak ya," ujar Amien Rais. 2. Izin tambang Ormas keagamaan sebuah jebakan Amien Rais menilai pemberian izin pengelolaan tambang kepada badan usaha organisasi masyarakat (ormas) keagamaan bukan untuk membantu keuangan. Dia lebih meyakini kebijakan itu sebagai sebuah jebakan manis. "Karena ini sebuah jebakan yang manis, kelihatannya akan membantu keuangan dan lain-lain," terangnya.  Jebakan itu berupa mengubah fokus dari ormas. Dia mencontohkan apabila Muhammadiyah menerima pengelolaan izin tambang itu maka fokusnya pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat akan hilang. "Akan mendistreksi, nyelewengkan ya, akan memindah fokus Muhammadiyah yang melayani umat dan bangsa, untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan lain-lain, kemudian terpecah karena pada ikut pesta pora itu ya, yang sesungguhnya akan menghancurkan," ujar Amien. 3. Merusak prinsip keagamaan Amien Rais menilai orientasi pemberian izin pengelolaan tambang kepada badan usaha organisasi masyarakat (ormas) keagamaan tidak untuk memperkuat prinsip agama. Sementara, prinsip beragama penting untuk menjaga moralitas bangsa. "Tentu ini bukan memperkuat prinsip agama yang dibutuhkan bangsa ini untuk menjaga moralitas menjaga kehidupan bangsa yang lebih anggun ya, yang lebih stabil," kata Amien. Menurutnya, fungsi ormas keagamaan dikhawatirkan tidak pada koridornya bila menerima perizinan tersebut. Padahal, kehadiran ormas keagamaan berfungsi menghadirkan kesejukan bagi bangsa. "Saya yakin ormas-ormas agama itu punya fungsi yang enggak dipamerkan yaitu menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan balance untuk bangsa ini," ujar dia. 4. Rentan memicu pertikaian Amien Rais juga mengkritik keras kebijakan tersebut. Bahkan dia mencium bau busuk dari kebijakan itu. "Saya mencium bau yang agak amis, agak agak busuk malah ya," ungkap dia. Menurut Amien, pengelolaan tambang rentan terhadap masalah. Pengelolaannya penuh kontroversi, banyak area abu-abunya, dan penuh tekanan dari pihak tertentu. "Banyak pertikaian antar bohir antar makelar antara penekan dan lain-lain," ujar Amien.