Jakarta: Direktur Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Ventje Rahardjo bertemu dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin. Ventje mengaku mendapat sejumlah arahan dari Ma'ruf.
“Hari ini kami mendapat arahan yang cukup jelas," kata Ventje, di Rumah Situbondo, Menteng Jakarta Pusat, Senin, 11 Februari 2019.
Ventje mengungkapkan, Ma'ruf ingin, lembaga yang berdiri sejak 2017 berdasarkan Perpres nomor 91 tahun 2016 itu segera berfungsi. Pertama, KNKS mempercepat pertumbuhan perbankan syariah.
Kedua, KNKS mempercepat pertumbuhan ekosistem digital syariah termasuk payment sistem syariah. "ketiga kaitan KNKS membantu pertumbuhan zakat baik penyaluran dan distribusi zakat di Indonesia,” papar dia.
Ventje menambahkan Ma'ruf ingin KNKS melakukan holding dengan bank-bank syariah milik negara.
(Baca juga: Bank BUMN Syariah Skala Besar Segera Hadir)
“Diteruskan kerja sama dengan kementerian BUMN dalam rangka pendirian holding perbankan termasuk di dalamnya bank-bank syariah yang dimiliki negara supaya segera dijadikan,” tutur dia.
KNKS dalam satu bulan ini, tutur Ventje, mulai membentuk organisasi. Dengan arahan-arahan Dewan Pengarah KNKS yang terdiri dari enam kementerian dan empat Lembaga.
Yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia,Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.
(Baca juga: Kepala Bappenas Lantik Direktur Eksekutif KNKS)
Jakarta: Direktur Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Ventje Rahardjo bertemu dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin. Ventje mengaku mendapat sejumlah arahan dari Ma'ruf.
“Hari ini kami mendapat arahan yang cukup jelas," kata Ventje, di Rumah Situbondo, Menteng Jakarta Pusat, Senin, 11 Februari 2019.
Ventje mengungkapkan, Ma'ruf ingin, lembaga yang berdiri sejak 2017 berdasarkan Perpres nomor 91 tahun 2016 itu segera berfungsi. Pertama, KNKS mempercepat pertumbuhan perbankan syariah.
Kedua, KNKS mempercepat pertumbuhan ekosistem digital syariah termasuk payment sistem syariah. "ketiga kaitan KNKS membantu pertumbuhan zakat baik penyaluran dan distribusi zakat di Indonesia,” papar dia.
Ventje menambahkan Ma'ruf ingin KNKS melakukan holding dengan bank-bank syariah milik negara.
(Baca juga:
Bank BUMN Syariah Skala Besar Segera Hadir)
“Diteruskan kerja sama dengan kementerian BUMN dalam rangka pendirian holding perbankan termasuk di dalamnya bank-bank syariah yang dimiliki negara supaya segera dijadikan,” tutur dia.
KNKS dalam satu bulan ini, tutur Ventje, mulai membentuk organisasi. Dengan arahan-arahan Dewan Pengarah KNKS yang terdiri dari enam kementerian dan empat Lembaga.
Yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia,Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.
(Baca juga:
Kepala Bappenas Lantik Direktur Eksekutif KNKS)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
