Jakarta: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menilai belum ada urgensi wajib militer di Indonesia. Sebab, ada sejumlah komponen yang harus dipenuhi sebelum memberlakukan wajib militer.
"Belum (ada urgensi) sampai pada pelaksanaan (wajib militer)," kata Agus di Gedung Lemhannas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2019.
Agus menyebut pemerintah harus mengetahui lebih dulu tujuan wajib militer di Indonesia. Dia mengatakan wajib militer adalah pembentukan komponen cadangan dari TNI.
Sebagai cadangan, ungkap dia, ada nilai universal yaitu wajib militer dibentuk saat negara menganggap ada ancaman atau sedang berperang. Selain itu, wajib militer tidak bisa dipaksakan kepada masyarakat.
"Jadi didasarkan kesukarelaan seperti komponen utama militer (TNI) yang sukarela," jelas Agus.
(Baca juga: BPIP Nilai Wajib Militer Belum Tepat Diterapkan di Indonesia)
Sebelumnya, Anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna meminta Kementerian Pertahanan berkontribusi lebih dalam mendidik masyarakat untuk cinta tanah air. Ini bisa dilakukan dengan menggalakkan program wajib militer.
"Sudah ada programnya, program bela negara, tapi program bela negara itu belum memadai, kita perlu program bela negara yang lebih terstruktur, sistematis, dan lebih masif, dan itu adalah wajib militer," ujar Firman di Gedung Kementerian Hukum dan Ham, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Juni 2019.
Wajib militer dianggap terobosan serius untuk dijalankan semua negara maju di dunia, seperti Amerika, China, hingga Singapura. Program ini dapat mencetak SDM berkompeten.
"Wajib militer satu upaya kita, upaya maksimal pendidikan bela negara, supaya orang itu setia, cinta, dan membela negaranya," tutur Firman.
Jakarta: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menilai belum ada urgensi wajib militer di Indonesia. Sebab, ada sejumlah komponen yang harus dipenuhi sebelum memberlakukan wajib militer.
"Belum (ada urgensi) sampai pada pelaksanaan (wajib militer)," kata Agus di Gedung Lemhannas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2019.
Agus menyebut pemerintah harus mengetahui lebih dulu tujuan wajib militer di Indonesia. Dia mengatakan wajib militer adalah pembentukan komponen cadangan dari TNI.
Sebagai cadangan, ungkap dia, ada nilai universal yaitu wajib militer dibentuk saat negara menganggap ada ancaman atau sedang berperang. Selain itu, wajib militer tidak bisa dipaksakan kepada masyarakat.
"Jadi didasarkan kesukarelaan seperti komponen utama militer (TNI) yang sukarela," jelas Agus.
(Baca juga:
BPIP Nilai Wajib Militer Belum Tepat Diterapkan di Indonesia)
Sebelumnya, Anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna meminta Kementerian Pertahanan berkontribusi lebih dalam mendidik masyarakat untuk cinta tanah air. Ini bisa dilakukan dengan menggalakkan program wajib militer.
"Sudah ada programnya, program bela negara, tapi program bela negara itu belum memadai, kita perlu program bela negara yang lebih terstruktur, sistematis, dan lebih masif, dan itu adalah wajib militer," ujar Firman di Gedung Kementerian Hukum dan Ham, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Juni 2019.
Wajib militer dianggap terobosan serius untuk dijalankan semua negara maju di dunia, seperti Amerika, China, hingga Singapura. Program ini dapat mencetak SDM berkompeten.
"Wajib militer satu upaya kita, upaya maksimal pendidikan bela negara, supaya orang itu setia, cinta, dan membela negaranya," tutur Firman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
