Jakarta: Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono menilai saat ini program wajib militer belum tepat untuk diterapkan di Indonesia. Lantaran Indonesia tidak menghadapi konflik fisik.
"Yang terjadi di masyarakat kita gesekan-gesekan itu justru ancaman pemikiran, sehingga antara elemen masyarakat yang satu dengan yang lain itu berbeda bukan karena perbedaan militer tapi perbedaan cara pandang," ujarnya di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Sabtu, 22 Mei 2019.
Menurut Hariyono, di samping pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur dapat diimbangi dengan pembangunan pola pikir masyarakatnya. Agar masyarakat Indonesia terbentuk pola pikir yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
"Apa gunanya proses pembangunan lebih cepat, kalau kemudian presepsi masyarakat terhadap pembangunan tidak positif, bisa hancur," tuturnya.
Lebih lanjut, Hariyono menegaskan jika masyarakat Indonesia tidak memiliki pola pikir kebangsaan, dikhawatirkan dapat timbul konflik ditengah masyarakat. "Kita lihat saja negara-negara yang nilai-nilai kebangsannya lemah bisa terjadi perang saudara, kita tidak ingin," pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna meminta Kementerian Pertahanan berkontribusi lebih dalam mendidik masyarakat untuk cinta tanah air. Ini bisa dilakukan dengan menggalakkan program wajib militer.
"Sudah ada programnya, program bela negara, tapi program bela negara itu belum memadai, kita perlu program bela negara yang lebih terstruktur, sistematis, dan lebih masif, dan itu adalah wajib militer," ujar Firman di Gedung Kementerian Hukum dan Ham, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Juni 2019.
Wajib militer dianggap terobosan serius untuk dijalankan semua negara maju di dunia, seperti Amerika, China, hingga Singapura. Program ini dapat mencetak SDM berkompeten.
"Wajib militer satu upaya kita, upaya maksimal pendidikan bela negara, supaya orang itu setia, cinta dan membela negaranya," tutur dia.
Jakarta: Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono menilai saat ini program wajib militer belum tepat untuk diterapkan di Indonesia. Lantaran Indonesia tidak menghadapi konflik fisik.
"Yang terjadi di masyarakat kita gesekan-gesekan itu justru ancaman pemikiran, sehingga antara elemen masyarakat yang satu dengan yang lain itu berbeda bukan karena perbedaan militer tapi perbedaan cara pandang," ujarnya di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Sabtu, 22 Mei 2019.
Menurut Hariyono, di samping pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur dapat diimbangi dengan pembangunan pola pikir masyarakatnya. Agar masyarakat Indonesia terbentuk pola pikir yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
"Apa gunanya proses pembangunan lebih cepat, kalau kemudian presepsi masyarakat terhadap pembangunan tidak positif, bisa hancur," tuturnya.
Lebih lanjut, Hariyono menegaskan jika masyarakat Indonesia tidak memiliki pola pikir kebangsaan, dikhawatirkan dapat timbul konflik ditengah masyarakat. "Kita lihat saja negara-negara yang nilai-nilai kebangsannya lemah bisa terjadi perang saudara, kita tidak ingin," pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna meminta Kementerian Pertahanan berkontribusi lebih dalam mendidik masyarakat untuk cinta tanah air. Ini bisa dilakukan dengan menggalakkan program wajib militer.
"Sudah ada programnya, program bela negara, tapi program bela negara itu belum memadai, kita perlu program bela negara yang lebih terstruktur, sistematis, dan lebih masif, dan itu adalah wajib militer," ujar Firman di Gedung Kementerian Hukum dan Ham, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Juni 2019.
Wajib militer dianggap terobosan serius untuk dijalankan semua negara maju di dunia, seperti Amerika, China, hingga Singapura. Program ini dapat mencetak SDM berkompeten.
"Wajib militer satu upaya kita, upaya maksimal pendidikan bela negara, supaya orang itu setia, cinta dan membela negaranya," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(EKO)
