Jakarta: Eks Jaksa Agung Marzuki Darusman mengungkapkan alasan sejarah Indonesia harus segera ditulis ulang. Salah satunya, yakni mencegah perhatian dan desakan masyarakat merosot.
"Ada gejala yang menunggu untuk (perbaikan sejarah) ditutup kembali dan itu akan terjadi manakala pemerintah Pak Jokowi digantikan pemerintahan baru," kata Marzuki di HDI Hive, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Agustus 2023.
Marzuki mengatakan saat ini perhatian masyarakat soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat sedang baik. Apalagi, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly tengah menemui eksil korban peristiwa 1965 di luar negeri.
"Ini membawa satu hal menjanjikan bahwa akhirnya pemerintah mulai menangani," papar dia.
Marzuki menyebut euforia itu mesti diikuti tindakan serius oleh pemerintah. Salah satunya dengan menulis ulang sejarah Indonesia.
Menurut Marzuki, selama ini negara secara sadar menyusun sejarah yang menutup masalah-masalah pelanggaran HAM berat. Penggelapan sejarah dilakukan meski pemerintahan terus berganti secara demokratis.
"Hal-hal ini harus dinyatakan sekarang secepat mungkin karena ada kemungkinan satu hari hal-hal semacam ini sudah tidak bisa lagi dilakukan," jelas dia.
Jakarta: Eks Jaksa Agung Marzuki Darusman mengungkapkan alasan
sejarah Indonesia harus segera ditulis ulang. Salah satunya, yakni mencegah perhatian dan desakan masyarakat merosot.
"Ada gejala yang menunggu untuk (perbaikan sejarah) ditutup kembali dan itu akan terjadi manakala pemerintah Pak Jokowi digantikan pemerintahan baru," kata Marzuki di HDI Hive, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Agustus 2023.
Marzuki mengatakan saat ini perhatian masyarakat soal
pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat sedang baik. Apalagi, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly tengah menemui eksil korban peristiwa 1965 di luar negeri.
"Ini membawa satu hal menjanjikan bahwa akhirnya pemerintah mulai menangani," papar dia.
Marzuki menyebut euforia itu mesti diikuti tindakan serius oleh pemerintah. Salah satunya dengan menulis ulang sejarah Indonesia.
Menurut Marzuki, selama ini negara secara sadar menyusun sejarah yang menutup masalah-masalah pelanggaran
HAM berat. Penggelapan sejarah dilakukan meski pemerintahan terus berganti secara demokratis.
"Hal-hal ini harus dinyatakan sekarang secepat mungkin karena ada kemungkinan satu hari hal-hal semacam ini sudah tidak bisa lagi dilakukan," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
