Jakarta: Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukko Sombolinggi menilai bahwa kerusuhan rasialisme yang melibatkan masyarakat Papua di beberapa daerah bentuk kemunduranbangsa Indonesia. Umpatan rasialisme oknum organisasi masyarakat (ormas) dan aparat kepada mahasiswa Papua di Surabaya pada Sabtu 17 Agustus 2019 tak beradab.
"Tak pantas manusia menyebut manusia lain sebagai monyet. Itu hukum moral yang sederhana," ujar dia saat ditemui di kantor KontraS, Selasa, 20 Agustus 2019.
Ia juga menambahkan, sikap rasis terhadap orang Papua bukan hal baru. Sikap diskriminatif tersebut adalah warisan kolonialisme penjajahan Belanda.
"Sayangnya, kita meniru contoh buruk, tentang bagaimana penjajah memperlakukan kita dan kita memperlakukan saudara-saudara kita (orang Papua) dengan sikap yang sama," kata Rukko.
Baca Juga: Rasisme Musuh Bersama Kemanusiaan
Rukko membeberkan beberapa stigma terhadap orang Papua seperti tak berpendidikan, kasar, dan jorok. Stigma tersebut justru membuat warga Papua makin tak merdeka, termasuk di tanah mereka sendiri. Ia mencontohkan bagaimana Papua lebih banyak didominasi oleh pendatang dari segi ketenagakerjaan.
"Ada pembangunan yang masih di Papua. Tapi ada yang bilang sumber daya manusia (warga lokal) tak memadai, intelektualnya tak sampai. Jadi pendatang didatangkan," kata dia.
Bahkan, ia menyebutkan bahwa 60 persen pekerja di tanah Papua adalah kaum pendatang. Ini adalah persoalan penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
"Pemerintah perlu membuat kebijakan supaya Papua tak terus di belakang dan bisa menikmati membangun dirinya sendiri sepenuhnya, jadi tuan rumah di tanah sendiri," tandas Rukko.
Jakarta: Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukko Sombolinggi menilai bahwa kerusuhan rasialisme yang melibatkan masyarakat Papua di beberapa daerah bentuk kemunduranbangsa Indonesia. Umpatan rasialisme oknum organisasi masyarakat (ormas) dan aparat kepada mahasiswa Papua di Surabaya pada Sabtu 17 Agustus 2019 tak beradab.
"Tak pantas manusia menyebut manusia lain sebagai monyet. Itu hukum moral yang sederhana," ujar dia saat ditemui di kantor KontraS, Selasa, 20 Agustus 2019.
Ia juga menambahkan, sikap rasis terhadap orang Papua bukan hal baru. Sikap diskriminatif tersebut adalah warisan kolonialisme penjajahan Belanda.
"Sayangnya, kita meniru contoh buruk, tentang bagaimana penjajah memperlakukan kita dan kita memperlakukan saudara-saudara kita (orang Papua) dengan sikap yang sama," kata Rukko.
Baca Juga: Rasisme Musuh Bersama Kemanusiaan
Rukko membeberkan beberapa stigma terhadap orang Papua seperti tak berpendidikan, kasar, dan jorok. Stigma tersebut justru membuat warga Papua makin tak merdeka, termasuk di tanah mereka sendiri. Ia mencontohkan bagaimana Papua lebih banyak didominasi oleh pendatang dari segi ketenagakerjaan.
"Ada pembangunan yang masih di Papua. Tapi ada yang bilang sumber daya manusia (warga lokal) tak memadai, intelektualnya tak sampai. Jadi pendatang didatangkan," kata dia.
Bahkan, ia menyebutkan bahwa 60 persen pekerja di tanah Papua adalah kaum pendatang. Ini adalah persoalan penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
"Pemerintah perlu membuat kebijakan supaya Papua tak terus di belakang dan bisa menikmati membangun dirinya sendiri sepenuhnya, jadi tuan rumah di tanah sendiri," tandas Rukko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
