Jakarta: Kasus rasisme yang diterima mahasiswa asal Papua di Surabaya mencederai rasa kemanusiaan sebagai sesama anak bangsa. Rasisme harus dijadikan musuh bersama di negara multiras seperti Indonesia.
"Bagi kami, rasisme adalah musuh kemanusiaan bersama yang seharusnya kita cegah dan tak kembali terulang," kata Koordinator Desk Politik Walhi Khalisah Khalid saat ditemui di kantor KontraS, Selasa, 20 Agustus 2019.
Menurut, Khalisah ucapan permintaan maaf saja dari presiden tidak cukup. Utamanya yang paling penting adalah penegakan hukum kepada oknum-oknum yang diduga melakukan aksi rasialisme di asrama mahasiswa di Surabaya.
"Kami yakin masyarakat Papua itu maafnya seluas samudera. Tapi penegakan hukum yang tak pernah bisa berjalan harusnya tak dibenarkan," kata dia.
Khalisah juga mengungkapkan bahwa negara sudah memanfaatkan banyak hal dari Papua. Tanah, air, hutan, hingga sumber daya manusia. Namun, negara justru menyusahkan Papua.
"Yang terjadi negara kasih senjata, militer masuk, negara masuk lewat perusahaan, praktek kekerasan dengan bedil," Khalisah mencontohkan.
Menurutnya, situasi tersebut tak adil. Warga Papua bahkan masih belum mendapatkan hak mereka secara utuh sebagai warga negara, terutama terkait perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Potret pelanggaran HAM masih tinggi di sana.
Jakarta: Kasus rasisme yang diterima mahasiswa asal Papua di Surabaya mencederai rasa kemanusiaan sebagai sesama anak bangsa. Rasisme harus dijadikan musuh bersama di negara multiras seperti Indonesia.
"Bagi kami, rasisme adalah musuh kemanusiaan bersama yang seharusnya kita cegah dan tak kembali terulang," kata Koordinator Desk Politik Walhi Khalisah Khalid saat ditemui di kantor KontraS, Selasa, 20 Agustus 2019.
Menurut, Khalisah ucapan permintaan maaf saja dari presiden tidak cukup. Utamanya yang paling penting adalah penegakan hukum kepada oknum-oknum yang diduga melakukan aksi rasialisme di asrama mahasiswa di Surabaya.
"Kami yakin masyarakat Papua itu maafnya seluas samudera. Tapi penegakan hukum yang tak pernah bisa berjalan harusnya tak dibenarkan," kata dia.
Khalisah juga mengungkapkan bahwa negara sudah memanfaatkan banyak hal dari Papua. Tanah, air, hutan, hingga sumber daya manusia. Namun, negara justru menyusahkan Papua.
"Yang terjadi negara kasih senjata, militer masuk, negara masuk lewat perusahaan, praktek kekerasan dengan bedil," Khalisah mencontohkan.
Menurutnya, situasi tersebut tak adil. Warga Papua bahkan masih belum mendapatkan hak mereka secara utuh sebagai warga negara, terutama terkait perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Potret pelanggaran HAM masih tinggi di sana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
