Ilustrasi. Foto: Antara/Adwit B Pramono
Ilustrasi. Foto: Antara/Adwit B Pramono

Potensi Konflik Agraria di Balik Pengesahan Tergesa RUU Pertanahan

Nasional pertanahan
Media Indonesia • 18 Agustus 2019 00:56
Jakarta: Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang tergesa berpotensi memicu konflik. Salah satu yang bakal timbul adalah konflik agraria.
 
"Jika pembahasan RUU Pertanahan diteruskan dan dipaksakan untuk disahkan, maka hal ini berpotensi menimbulkan persoalan besar menyangkut pertanahan, lahan, dan hutan di Tanah Air," kata Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Gerindra, Darori Wonodipuro, Sabtu, 17 Agustus 2019.
 
Untuk itu, Darori meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil agar menghentikan pembahasan RUU Pertanahan. Menurutnya, BPN harus menyadari potensi konflik agraria jika memaksakan diri untuk mengesahkan RUU ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Semua ini demi kebaikan pemerintah. Sebab, saya melihat pasal-pasal dalam RUU Pertanahan berpotensi menimbulkan masalah. Ini menjadi perhatian karena saya pernah menjadi dirjen (direktur jenderal) di Departemen Kehutanan," kata Darori yang pernah menjabat Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan.
 
Ia menyatakan Fraksi Gerindra mendukung penundaan pengesahan RUU Pertanahan hingga dilantiknya anggota baru DPR. "Jalan keluarnya, harus duduk bersama dengan semua kementerian yang terkait; baik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, lembaga terkait, serta pihak yang berkepentingan," papar Darori.
 
Ia juga mendesak para pakar kehutanan dari berbagai perguruan tinggi dilibatkan untuk membahas dan mengkaji RUU ini. Menurutnya, RUU Pertanahan harus menjadi pelengkap undang-undang lain, yakni UU No 41 tentang Kehutanan, UU No 50 tentang Sumber Daya Hayati, UU No 18 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan, dan UU No 32 tentang Lingkungan Hidup.
 
Baca: Pakar: RUU Pertanahan Bertabrakan dengan UU Lain
 
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan RUU Pertanahan bakal rampung September 2019. Salah satu aturan yang akan dibenahi dalam RUU Pertanahan adalah terkait single land administration system.
 
"Kejar target September selesai. Enggak ada beda-beda. Koordinasi, segera," tegas Sofyan usai rapat terbatas terkait RUU Pertanahan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019.
 
Dalam pembahasannya, masih ada perbedaan pandangan antarkementerian terkait keberadaan hutan. Ia menyebut Wakil Presiden Jusuf Kalla akan berkoordinasi dengan kementerian terkait sehingga RUU segera dirampungkan.

 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif