Ilustrasi. Foto: Antara/Adwit B Pramono
Ilustrasi. Foto: Antara/Adwit B Pramono

Pakar: RUU Pertanahan Bertabrakan dengan UU Lain

Nasional pertanahan
Media Indonesia • 03 Agustus 2019 18:11
Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan disebut berpotensi bertabrakan dengan UU lain. Bahkan, jika disahkan, aturan itu bisa membuat 'kegaduhan'.
 
"Saya melihat ada kesan terburu-buru dalam mengesahkan RUU Pertanahan. Hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya inharmonisasi," ujar Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Rudianto Amirta, Sabtu, 3 Agustus 2019.
 
Untuk itu, Rudianto menyarankan agar pengesahan RUU Pertanahan ditunda dan tak dipaksakan untuk menjadi UU oleh anggota DPR periode ini. Saran ini juga didukung sejumlah akademikus yang tergabung di Pimpinan Perguruan Tinggi Hehutanan (FOReTIKA).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bahkan, FOReTIKA menyerukan agar DPR dapat menunda dan memberi waktu yang lebih panjang untuk menerima masukan dari pihak terkait. Tak terkecuali dari akademisi.
 
"Faktor harmonisasi dari semua elemen yang ada harus menjadi perhatian, sehingga dapat menjamin tidak terjadinya pertentangan dan konflik. Terutama untuk mencegah kontradiksi substansi dengan peraturan hukum lain," katanya.
 
Ia juga melihat RUU Pertanahan berpotensi tumpang tindih dalam kewenangan serta pelaksanaan. RUU itu juga inkonsisten dalam keteraturan asas. Terakhir, ia melihat ada kesenjangan hukum dan ketidaklayakan penerapan.
 
Baca: Pengesahan RUU Pertanahan Picu Kerusakan Lingkungan
 
Ia menyebutkan sejumlah aturan atau UU yang dinilai bertabrakan dengan RUU Pertanahan, yakniUU Pemerintah Daerah,UU Perseroan,UU BUMN,UU lingkungan hidup,UU Kehutanan, UU yang mengatur kompetensi peradilan di indonesia, UU Pesisir, aturan yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat, sertaUU terkait pidana.
 
Rudianto pun mengaku kaget karena pembahasan RUU Pertanahan kurang melibatkan pemangku dari matra kehutanan, termasuk di dalamnya pada akademisi kehutanan. "Saya khawatir hal itu akan sangat mengancam keberadaan hutan yang kita miliki saat ini,” kata dia.
 
Rudianto mengajak DPR dan pemerintah untuk membahas, menelaah, dan mengkritisi lagi draft UU Pertanahan, khususnya terkait kelestarian hutan untuk saat ini dan masa mendatang. "Beri ruang lebih luas kepada pihak terkait dan berkompeten untuk terlibat dalam pembahasannya."
 
Baca: Akademisi Minta RUU Pertanahan Dibahas Ulang
 
Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN berharap RUU Pertanahan segera disahkan. Alasannya, perlu ada aturan yang rinci mengenai pengelolaan tanah di Indonesia. Aturan tanah yang terdapat pada UU Pokok Agraria dinilai sudah usang.
 
"Perkembangan sekarang sudah luar biasa. Kita merasakan ada beberapa hal perlu diperbaiki. Perlu kita buat konsep-konsep baru. Hak di bawah tanah, hak di atas tanah, kemudian beberapa isu yang dianggap penting," kata Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 10 Desember 2018.
 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif