Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Foto Antara Hafidz Mubarak
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Foto Antara Hafidz Mubarak

KPK Tak Boleh Lepas dari Pengawasan

Nasional revisi uu kpk
Faisal Abdalla • 12 September 2019 06:16
Jakarta: Pakar Hukum Tata Negara, Juanda menyebut semua lembaga negara membutuhkan pengawasan. Termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
"Dalam konsep negara demokrasi dan negara hukum itu, tidak ada satu bidang kegiatan yang terlepas dari pengawasan, itu prinsip," kata Juanda dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 11 September 2019.
 
Namun begitu, Juanda menyebut rencana pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam revisi UU KPK tetap harus dikaji secara profesional dan menyeluruh. Hal ini untuk memastikan Dewan Pengawas tak akan menghambat kerja-kerja Lembaha Antirasuah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menyebut setidaknya ada empat kriteria orang-orang yang dapat mengisi jabatan di Dewan Pengawas. Yaitu seorang negarawan, berintegritas, berkarakter, serta orang-orang yang tak lagi memiliki kepentingan dalam politik praktis.
 
"Bahwa kalau itu maksud dari dewan pengawas yang dikejar oleh DPR, saya kira setuju. Tetapi kalau Dewan Pengawas untuk mengebiri KPK, saya kira perlu ditolak," ujarnya.
 
Di sisi lain, peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun tak sepakat dengan wacana pembentukan Dewan Pengawas KPK. Tama menilai mekanieme pengawasan di internal KPK selama ini sudah berjalan baik.
 
Menurut Tama, pembentuk UU KPK yang ada saat ini telah menyiapkan mekanisme pengawasan yang ketat. Hal ini lantaran KPK memang disiapkan sebagai lembaga yang mewakili kepentingan publik dan mengawasi akuntabilitas.
 
"Jadi sebetulnya kekhawatiran-kekhawatiran yang sekarang terjadi sudah dipikirkan jauh-jauh sebelumnya. Kalau bicara komisi independen, di negara manapun tak ada pengawasnya. Karena pengawasan dalam lembaga demokrasi yang istilahnya komisi, pengawasanya ada pada internal dan publik. Contohnya etik. Siapa yang bentuk? internal dan eksternal. Efektif gak? efektif. nama2 pimpinan-pimpinan sudah ada yang pernah kena etik," ujarnya.
 
Tama mencontohkan mantan pimpinan KPK Abaraham Samad yang sudah pernah disanksi etik. Selain itu, banyak juga penyidik dan karyawan KPK yang melanggar etik sudah pernah kena sanksi.
 
"Kalau kemudian ada pertanyaan apakah KPK bisa terlibat korupsi, bisa saja. Faktanya ada yang pernah dipidana karena korupsi di KPK, seorang penyidik," tuturnya.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif