Jakarta: Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengatakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berpotensi mengalami kenaikan di tahun 2025. Hal ini lantaran BPJS Kesehatan diprediksi mengalami defisit hingga Rp11 triliun pada Agustus dan September 2025.
Namun, pihak DJSN masih belum bisa memperkirakan persentase kenaikan iuran tersebut. DJSN masih mempertimbangkan beberapa hal, seperti jumlah klaim, peningkatan peserta, dan jumlah rumah sakit yang akan dikontrak.
Meski begitu, Anggota DJSN, Muttaqien, menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum perlu dilakukan di tahun 2023 dan 2024. Ia menyebut keuangan BPJS Kesehatan saat ini sangat ’sehat’.
”Keuangan BPJS Kesehatan sangat sehat. Jadi kalau tidak ada intervensi lain, besaran iuran semestinya tetap berjalan seperti sekarang sampai setidak-tidaknya sampai Juli atau Agustus 2025,” ujar Muttaqien, dikutip dari Antaranews, Kamis, 20 Juli 2023.
Berdasarkan laporan, BPJS Kesehatan mendapat surplus sebesar Rp56,51 triliun di tahun 2022. Surplus itu dinilai cukup untuk membayar klaim sampai 5,98 bulan ke depan atau nyaris mencapai jumlah maksimal yang ditetapkan pemerintah.
Dalam Pasal 37 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, Dana Jaminan Sosial (DJS) paling sedikit harus mencukupi estimasi pembayaran klaim 1,5 bulan ke depan dan paling banyak sebesar estimasi pembayaran klaim enam bulan ke depan.
Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sendiri tercatat kian bertambah dari tahun ke tahun. Per tahun 2022, sebanyak 248,77 juta warga terdaftar sebagai peserta JKN. Kemudian, per 1 Juli 2023, jumlah itu meningkat menjadi 258,32 juta orang.
(Ajeng Putri Yuwono)
Jakarta: Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengatakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (
BPJS) Kesehatan berpotensi mengalami kenaikan di tahun 2025. Hal ini lantaran BPJS Kesehatan diprediksi mengalami defisit hingga Rp11 triliun pada Agustus dan September 2025.
Namun, pihak DJSN masih belum bisa memperkirakan persentase kenaikan iuran tersebut. DJSN masih mempertimbangkan beberapa hal, seperti jumlah klaim, peningkatan peserta, dan jumlah rumah sakit yang akan dikontrak.
Meski begitu, Anggota DJSN, Muttaqien, menegaskan kenaikan
iuran BPJS Kesehatan belum perlu dilakukan di tahun 2023 dan 2024. Ia menyebut keuangan BPJS Kesehatan saat ini sangat ’sehat’.
”Keuangan BPJS Kesehatan sangat sehat. Jadi kalau tidak ada intervensi lain, besaran iuran semestinya tetap berjalan seperti sekarang sampai setidak-tidaknya sampai Juli atau Agustus 2025,” ujar Muttaqien, dikutip dari Antaranews, Kamis, 20 Juli 2023.
Berdasarkan laporan, BPJS Kesehatan mendapat surplus sebesar Rp56,51 triliun di tahun 2022. Surplus itu dinilai cukup untuk membayar klaim sampai 5,98 bulan ke depan atau nyaris mencapai jumlah maksimal yang ditetapkan pemerintah.
Dalam Pasal 37 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, Dana Jaminan Sosial (DJS) paling sedikit harus mencukupi estimasi pembayaran klaim 1,5 bulan ke depan dan paling banyak sebesar estimasi pembayaran klaim enam bulan ke depan.
Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sendiri tercatat kian bertambah dari tahun ke tahun. Per tahun 2022, sebanyak 248,77 juta warga terdaftar sebagai peserta JKN. Kemudian, per 1 Juli 2023, jumlah itu meningkat menjadi 258,32 juta orang.
(Ajeng Putri Yuwono) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WAN)
